Banyumas Raya
JAKARTA, – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu menyerukan pernyataan sikap jelang hari pencoblosan pada 17 April 2019, demi pemilu yg bersih dan damai.
Kontestasi Pemilu 2019 yg telah memasuki masa tenang dinilai seharusnya menjadi momen untuk pemilih bagi memantapkan pemilihannya.
“Masa di mana pemilih mestinya mampu berkontemplasi optimal dalam memantapkan pilihan atas lima posisi yg mulai dicoblosnya,” ungkap anggota koalisi, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).
Almas menuturkan, tahap pemungutan dan rekapitulasi suara menjadi ujian buat menyelenggarakan pemilu yg langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Apalagi, pesta demokrasi ini juga menjadi sorotan untuk dunia internasional.
Baca juga: Ini Promo Wisata di Ancol Taman Impian pada Hari Pencoblosan
Oleh karena itu, mereka meminta para pemangku kepentingan memaksimalkan perannya agar pemilu berjalan lancar.
“Sudah sewajarnya untuk segala pemangku kepentingan terkait buat memastikan pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 dapat berjalan dengan berkualitas, inklusif, bersih, dan damai,” ungkapnya.
“Kami meyakini, kesuksesan Pemilu Serentak 2019 bergantung pada peran banyak orang dan pihak,” sambung dia.
Kelompok tersebut juga mengimbau para peserta tidak melakukan pelanggaran selama masa tenang dan ikut menjaga kondusifitas.
Para pemilih juga diminta secara aktif mencari keterangan perihal kandidat yg mulai dipilih dan tata cara pencoblosan.
Semua pihak pun diimbau bersinergi bagi mencegah terjadinya praktik politik uang, penyebaran berita bohong dan hoaks, serta tindakan yang lain yg mampu menganggu independensi pemilih.
Baca juga: Jelang Pencoblosan, Jonan Minta PLN Monitor Pasokan Listrik Hingga ke TPS
Anggota dari koalisi tersebut terdiri dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Sosial (PSHK), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, ICW, Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).
Kemudian, Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Electoral Support Project (ESP), dan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI).
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
