KPK Limpahkan Kasus Meikarta Ke Pengadilan

Banyumas Raya

JAKARTA, .com – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melimpahkan berkas dakwaan 5 tersangka masalah dugaan suap terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta ke pengadilan.

Kelima orang itu adalah adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas DPMP TSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

“Jaksa penuntut umum KPK merencanakan mulai melimpahkan berkas masalah 5 orang ini ke Pengadilan Negeri Bandung, bagi kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam informasi tertulis, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Pengamat: Kalau Kereta Cepat Jakarta-Bandung Batal yg Sedih Meikarta

Penahanan terhadap 5 orang tersebut juga dipindahkan. Neneng, Dewi dan Rahmi dipindahkan ke Lapas Wanita Sukamiskin. Sementara Sahat dan Jamaludin dipindahkan ke Rutan Kebon Waru.

Sementara, 4 terdakwa pemberi suap mulai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada Kamis (21/2/2019).

“Tuntutan terhadap 4 terdakwa lainnya yg sudah terlebih lalu diajukan ke persidangan mulai dibacakan di Pengadilan Tipikor Bandung,” ujar Febri.

Baca juga: Kesaksian James Riady dalam Sidang Kasus Suap Meikarta

Keempat terdakwa itu adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

“Dari rangkaian proses persidangan yg sudah dikerjakan sebelumnya, KPK sudah meyakini terbuktinya dakwaan-dakwaan yg diajukan KPK terhadap 4 terdakwa tersebut,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, Neneng, Dewi, Rahmi, Jamaludin dan Sahat diduga menerima suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com