KPK Soroti Aktor Politik Yang Tak Tunjukkan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Banyumas Raya

JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif mengkritik sikap para aktor politik yg terkadang tidak memamerkan komitmen pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.

Menurut Laode, hal tersebut yg terkadang mampu menjerumuskan aktor politik dalam masalah korupsi.

“Ini cuma potret saja tentang perkara yg ditangani KPK dari segi aktor yg paling banyak itu elected official, bupati, Dewan Perwakilan Rakyat dan gubernur,” kata Laode dalam diskusi Peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Pimpinan KPK Berharap Lebih

Laode mengingatkan, aktor politik sepatutnya menjadi contoh untuk masyarakat dengan memperlihatkan langkah nyata dalam pemberantasan korupsi.

“Seharusnya yg memberi contoh itu adalah aktor-aktor politik, tapi mereka yg terkadang merusak itu,” kata Laode.

Ia pun menyinggung sejumlah DPRD provinsi yg sama sekali tidak mengatakan laporan harta kekayaannya di tahun 2018. Berdasarkan data KPK, DPRD provinsi itu adalah DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

“DKI Jakarta tidak satupun lapor LHKPN, jangan dipilih lagi orang-orang itu. Dua, Lampung, tidak sesuatu orang pun lapor LHKPN, enggak usah dipilih lagi. Ketiga, Sulawesi Tengah, keempat, Sulawesi Utara. Mereka ini nol enggak ada sesuatu pun,” ujar dia.

Baca juga: Kasus Bupati Mesuji, KPK Geledah 5 Lokasi

Menurut Laode, sikap seperti ini juga berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yg telah dicanangkan.

“Jadi gimana coba? Kita mau memperbaiki tetapi orang-orang terpilih ini tak memberi contoh. Sudah yg ditangkap (banyak) aktor politik, yg enggak ditangkap pun tidak mau lapor LHKPN,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pejabat publik di Armenia taat dan wajib mengatakan laporan harta kekayaannya. Sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan semua perolehan hartanya.

“Kalau dia setelah lapor segera dapat diambil oleh negara, jadi ini mampu jadi illicit enrichment kalau dia tak mampu buktikan dari mana asal-usul kekayaannya,” ungkap dia.

“Masalahnya kami harus memercayakan satu pada mereka-mereka ini yg tidak patuh gitu. Jadi memang nafasnya (perjuangannya) harus panjang. Kita fight terus, tak boleh putus asa dan kalian harus berupaya mencari terobosan yg lebih baik,” sambungnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com