Diadukan OSO Ke 4 Lembaga, Ini Kata KPU

Banyumas Raya

JAKARTA, – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya bertanggung jawab atas keputusan tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang ( OSO) ke daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

KPU bersiap menghadapi pihak OSO yg melaporkan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Polda Metro Jaya.

Kepada PTUN, OSO meminta Majelis Hakim mengeluarkan surat eksekusi terhadap putusan PTUN yg memerintahkan KPU memasukan nama OSO ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.

Baca juga: OSO Laporkan KPU ke Polda Metro Jaya

Ke Bawaslu, OSO melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yg dikerjakan KPU karena tidak jalankan putusan Bawaslu yg perintahkan KPU masukan nama OSO ke DCT.

Di DKPP, KPU dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik. Sedangkan di Polda Metro Jaya KPU dilaporkan melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu karena tidak jalankan perintah lembaga peradilan hukum.

“Tentu saja semua anggota KPU RI bertanggung jawab atas keputusan KPU yg telah diambil,” kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurut Wahyu, sikap KPU yaitu keputusan kolektif kolegial yg diambil dalam pertemuan pleno KPU. Rapat pleno yaitu forum tertinggi pengambilan keputusan KPU.

“Keputusan KPU terkait dengan Pak OSO yaitu keputusan bersama secara kolektif kolegial yg diputuskan dalam meeting pleno KPU,” ujarnya.

Diketahui, Bawaslu memerintahkan KPU buat memasukkan OSO dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2019.

Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura seandainya kembali lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024.

Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

PTUN juga sebelumnya sudah mengeluarkan putusan atas gugatan yg dilayangkan OSO.

Baca juga: KPU Tunggu Surat Pengunduran Diri OSO dari Hanura hingga Jam 12 Malam Ini

Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut SK DCT anggota Dewan Perwakilan Daerah yg tak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.

Tetapi, meski ada keputusan PTUN maupun Bawaslu, KPU tetap tak memasukan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019. KPU mulai memasukan nama OSO ke DCT sepanjang yg bersangkutan mundur dari ketua umum Partai Hanura, paling lambat 22 Januari 2019.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yg melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com