Izin Frekuensi 4G Bolt Terancam Dicabut, Ini Alasannya

Banyumas Raya

JAKARTA, – Kondisi operator penyedia layanan internet berbasis 4G LTE, Bolt, tengah berada di ujung tanduk.

Izin penggunaan frekuensi di spektrum 2,3 GHz yg digunakan Bolt buat menggelar 4G LTE besutannya terancam dicabut oleh pemerintah.

Hal ini dikemukakan secara segera oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara. Menurut Rudiantara, Kominfo sudah melakukan evaluasi terkait kinerja dan kewajiban operator broadband di Indonesia secara berkala.

Dari hasil evaluasi inilah pemerintah menyatakan mulai bertindak tegas pada PT First Media Tbk. dan PT Internux selaku penyelenggara layanan internet Broadband Wireless Access (BWA) bermerek Bolt. Apa alasannya?

Dari evaluasi tersebut diketahui kedua pihak memiliki utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi pada pemerintah yg harus langsung dilunasi sebelum tenggal tanggal 17 November 2018.

Baca juga: Menkominfo Tegaskan Bakal Cabut Izin Bolt dan Firstmedia 17 November

Tunggakan tersebut mencapai angka keseluruhan sebesar Rp 708,41 miliar dengan rincian Internux sebesar Rp 343,57 miliar dan First Media sebesar Rp 364,84 miliar selama 2016 sampai 2017

Jika utang BHP ini tak dilunasi, maka izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz PT First Media Tbk. dan PT Internux (Bolt) mulai dicabut. Akibatnya, pelanggan Bolt mampu kehilangan layanan.

“Ini memakai frekuensi 2,3 GHz, bukan berkaitan dengan izin operasi, tetapi izin frekuensi, kalau tak ada settlement sampai 17 November, dapat dicabut izin penggunaan frekuensi,” kata Rudiantara ketika ditemui di kantor XL Axiata, Jakarta, Selasa (13/11/2018) kemarin.

Kendati demikian, Rudiantara menegaskan bahwa pencabutan ini cuma sebatas izin frekuensi saja, bukan izin operasi. Jika pencabutan tersebut berpengaruh pada layanan ke pelanggan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan.

Baca juga: Masalah Izin Bolt Tak Pengaruhi Layanan Internet Kabel First Media

Berdasarkan informasi resmi yg diterima Tekno, Rabu (14/11/2018), PT First Media Tbk sendiri kini memiliki izin buat penggunaan frekuensi 2,3 GHz di Zona 1 dan 4 yg meliputi daerah Sumatera bagian utara, Jabodetabek, dan Banten.

Sementara buat PT Internux cuma mengantongi izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz bagi Zona 4 merupakan wilayah Jabodetabek dan Banten. Izin frekuensi yg dimiliki Internux diberikan pemerintah sejak 2009 dan mulai berakhir 2019.

Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) PT First Media dan PT Internux mulai dikerjakan setelah keduanya tiga kali diberikan surat peringatan dan tak melunasi BHP tahunan serta dendanya sampai bulan ke 24 sejak tanggal jatuh tempo BHP Frekuensi Radio terutang.

“Atau selambat-lambatnya pada 17 November 2018,” ungkap Plt. Kepala Humas Kominfo, Ferdinandus Setu lewat informasi resminya.

Sumber: http://tekno.kompas.com
BanyumasRaya.com