Masalah Izin Bolt Tak Pengaruhi Layanan Internet Kabel First Media

Banyumas Raya

— First Media menegaskan bahwa persoalan terkait ancaman pencabutan izin frekuensi karena tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) tak mulai memengaruhi layanan internet kabel dan TV besutannya.

Pasalnya, menurut First Media, internet kabel dan nirkabel miliknya dioperasikan oleh beberapa entitas perusahaan yg berbeda.

Layanan internet nirkabel 4G LTE dengan merek Bolt diusung PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux. PT First Media yaitu pemilik saham mayoritas PT Internux yang  diakuisisi dan menjadi sebagai anak usaha perusahaan pada tahun 2014. 

Sementara layanan TV kabel dan internet kabel (Fiber to the Home, FTTH) dengan merek First Media dioperasikan oleh PT Link Net Tbk.

“Gugatan PT First Media Tbk (KBLV) ke PTUN adalah mengenai lisensi layanan telekomunikasi nirkabel PT First Media Tbk (KBLV) dan tak berhubungan dengan layanan dan lisensi First Media yg dioperasikan oleh PT Link Net Tbk (LINK),” sebut First Media dalam informasi resmi yg diterima Tekno, Rabu (14/11/2018).

Oleh sebab itu, lanjut First Media, para pelanggan internet FTTH dan TV kabel mulai selalu mendapat layanan tanpa terganggu persoalan ancaman pencabutan izin frekuensi yg menyangkut perusahaan terpisah.

Saat ini, layanan internet nirkabel Bolt di bawah PT Internux dan PT First Media Tbk tengah tersandung persoalan tunggakan BHP plus denda yg mulai jatuh tempo pada 17 November mendatang.

Baca juga: Produsen Bolt Terjerat Utang Rp 5,65 Triliun, Begini Muasalnya

Internux menunggak Rp 343,57 miliar dan First Media Rp 364,84 miliar selama kurun waktu 2016 hingga 2017. Apabila denda belum dibayar hingga tanggal jatuh tempo, izin penggunaan frekuensinya di spektrum 2,3 GHz mulai dicabut pemerintah.

Gugatan First Media

Menanggapi ancaman pencabutan izin frekuensi, First Media melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Direktur Operasi Sumber Daya Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika (SDPPI) di Pengadilan Jakarta pada 2 November 2018.

Dari sidang awal yg berlangsung pada Selasa (13/11/2018) kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai tergugat menegaskan bakal mengikuti setiap tahap gugatan PTUN sesuai prosedur hukum yg berlaku.

Baca juga: Menkominfo: Gugatan First Media Tak Mundurkan Tenggat 17 November

Agenda sidang yg berlangsung pada Selasa (13/11/2018) kemarin pun masih sebatas pemeriksaan surat kuasa dan dua perbaikan gugatan penggugat.

“Majelis hakim memberikan kesempatan buat memperbaiki gugatan dan harus disampaikan sebelum sidang berikutnya,” ungkap Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu lewat pernyataan resminya kepada Tekno.

Sidang lanjutan gugatan PTUN PT First Media Tbk mulai digelar pada minggu depan, Senin, 19 November 2018.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan mulai melakukan tindakan tegas berupa pencabutan izin frekuensi pada Bolt seandainya tunggakan ini tidak dilunasi sampai tenggat waktu yg diberikan.

Kendati demikian, Rudiantara cuma menegaskan komitmen pencabutan izin frekuensi saja, bukan izin operasi.

Baca juga: Menkominfo Tegaskan Bakal Cabut Izin Bolt dan Firstmedia 17 November

Sumber: http://tekno.kompas.com
BanyumasRaya.com