Banyumas Raya
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah berada dalam situasi sulit. Program yg luar biasa ini sedang menghadapi ujian terbesarnya. Terutama terkait menutup klaim dari fasilitas kesehatan di berbagai tingkatan yg bekerja sama dengan BPJS.
Defisit terjadi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari cuma Rp6 triliun di 2015, terjadi peningkatan di tahun 2018 hingga Rp16,5 triliun. Injeksi dana yg diharapkan dari pemerintah, memperberat beban yg harus ditanggung disamping pembangunan infrastruktur yg tengah dicanangkan ketika ini.
Terdapat dua solusi yg mampu dikerjakan BPJS Kesehatan buat mengatasi permasalahan yg kompleks ini. Namun tentu saja, tak ada yg instan, segala harus berproses. Tidak dapat seluruh problematika BPJS, diberikan jalan keluar dengan bail out dari pemerintah. BPJS harus mandiri dan kuat karena badan ini adalah harapan dan masa depan kesehatan segala Rakyat Indonesia. Bahkan telah dibuatkan Undang-undang tersendiri bagi menjamin kinerja BPJS Kesehatan.
Selama ini, orientasi hampir semua Fasilitas Kesehatan di Indonesia terus terkonsentrasi pada kuratif (pengobatan) dan rehabilitasi. Sementara pembiayaan yg dibutuhkan buat pelaksanaan kuratif atau pengobatan sangatlah tinggi, banyak yg bermain di dalamnya, perusahaan obat, perusahaan alat kesehatan, biaya promosi obat yg dibungkus dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dan alat-alat kesehatan habis pakai yg keseluruhannya menghabiskan sebagian besar pembiayaan pasien yg harus ditanggung oleh BPJS.
Sudah tak banyak didengar lagi, penguatan pemerintah maupun BPJS bagi promosi pencegahan penyakit yg gencar didengungkan di masyarakat. Konsentrasi BPJS terlalu berfokus pada pengobatan dan rehabilitasi yg tak efisien secara biaya. Kementerian Kesehatan dan BPJS harus memperkuat fokus di bidang promosi kesehatan dan pencegahan (preventif). Kedua upaya ini jauh lebih murah dan gampang dibandingkan pengobatan dan tata laksana ketika telah terkena penyakit.
Sebagai salah sesuatu contoh adalah kanker leher rahim, penyebab mortalitas wanita nomor beberapa akibat kanker di Indonesia. Angkanya dari tahun ke tahun tak banyak berubah. Padahal apabila dikerjakan pencegahan/skrining dengan pemeriksaan Pap Smear yg berkesinambungan, angka kesakitan (morbiditas) maupun kematian (mortalitas) akibat kanker leher rahim mampu menurun secara signifikan.
Upaya pencegahan ini justru dikerjakan oleh para provider vaksin HPV, yg sebenarnya tak seefektif pap smear dan mahal. Yang dikerjakan sebagai upaya di Puskesmas hanyalah IVA (Inspeculo Visual Asam Asetat) yg akurasinya rendah dan tak begitu mampu diandalkan, cuma karena IVA sangat murah.
Kanker leher rahim juga pernah menempati posisi kedua sebagai penyebab kematian akibat kanker pada wanita di Singapura selama dua tahun. Dalam menghadapi hal ini, dikerjakan skrining massal buat Pap Smear dan hasilnya peringkat kanker leher rahim di negara tersebut turun hingga peringkat ke delapan.
Hal yg sama bisa dikerjakan pada penyakit-penyakit degeneratif lainnya, seperti stroke, diabetes, penyakit jantung dan sebagainya. Dengan pola-pola pencegahan yg bervariasi.
Program promotif dan preventif bukan hal baru dalam program-program di Kementerian Kesehatan, meski demikian, secara de facto keterangan mengenai kesehatan dan pentingnya pencegahan dalam berbagai penanganan penyakit belum diterima secara luas dan merata di Indonesia, bahkan di DKI Jakarta.
Upaya promosi dan pencegahan penyakit cuma diemban terutama oleh Puskesmas dan Posyandu sebagai garda terdepan dalam Pelayanan Kesehatan. Kenyataannya seorang dokter Puskesmas, yg dianggap paling mengetahui dan dapat menyebarluaskan keterangan kesehatan di masyarakat tempatnya bernaung, telah sangat sibuk dengan jumlah pasien yg rata-rata jumlahnya di atas 100 setiap harinya. Minat buat melakukan upaya promotif dan preventif tak didukung dari segi financial penghasilan serta bobot dan porsi kerja.
Upaya promotif dan preventif di masing-masing Dinas Kesehatan tak terasa gaungnya di masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, kebanyakan upaya promotif dan preventif justru digunakan sebagian elemen masyarakat bagi menjual produk-produk alternatif nonmedis. Padahal sejatinya, apabila promotif dan preventif diperkuat, maka pembiayaan APBN buat kesehatan, dalam hal ini BPJS mampu sangat terpangkas dan jauh lebih efisien.
Sebenarnya ini adalah solusi untuk pembiayaan BPJS Kesehatan di masa depan. Ada target-target yg bisa dicapai, misalnya saja, di ketika masyarakat tak di vaksin tertentu, maka apabila mendapat penyakit yg berkaitan dengan vaksin tersebut, BPJS tak berkewajiban bagi menanggungnya. Demikian juga pada masyarakat yg tidakpernahmelakukanskriningseperti Pap Smear, mampu saja seandainya terkena kanker serviks tak diberi pertanggungan oleh BPJS.
Pemerintah dan BPJS harus lebih fokus pada promosi dan preventif, sehingga di masa depan, pembiayaan BPJS tak terus defisit. Dan BPJS tetap menjadi harapan penting masyarakat Indonesia.
* dr. Reza Aditya Digambiro, M.Kes, M.Ked (PA), Sp.PA, praktisi kesehatan dan staf pengajar Fakultas Kedokteran UniversitasTrisakti.
Sumber: http://gayahidup.inilah.com
BanyumasRaya.com
