Banyumas Raya
JAKARTA, – Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), melalui sidang adjudikasi.
Dalam sidang tersebut, PBB menggugat Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yg dinilai kurang cermat ketika melakukan verifikasi.
Minggu (4/3/2018) malam, Bawaslu melalui putusannya membatalkan keputusan KPU yg menyatakan PBB tak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.
“Memutuskan dalam eksepsi Termohon dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan bagi seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 2019,” ujar Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan sidang, di Gedung Bawaslu, Jakarta.
(Baca: Bawaslu Nyatakan PBB Sah sebagai Peserta Pemilu 2019)
Putusan tersebut juga memerintahkan KPU buat membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Sebab, dalam keputusan tersebut KPU memutuskan PBB tak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.
“Memerintahkan KPU bagi memutuskan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU bagi melaksanakan paling lambat tiga hari sejak putusan ini dibacakan,” ucap Abhan, membacakan putusan.
Dengan demikian dalam waktu tiga hari terhitung akan Senin (5/3/2018) hingga Rabu (7/3/2018), KPU wajib menentukan langkah selanjutnya. KPU mampu menetapkan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau menerima putusan Bawaslu.
KPU mempelajari putusan
Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari enggan berkomentar banyak menghadapi putusan Bawaslu yg memenangkan PBB.
Hasyim mengatakan, KPU mulai mempelajari terlebih dulu putusan Bawaslu itu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Sebab, keputusan harus diambil melalui meeting pleno KPU.
Menurut Hasyim, ini disebabkan sikap KPU yaitu kesepakatan secara lembaga, bukan personal.
Komisioner KPU Pramono Ubaid dan Hasyim Asyari ketika pembacaan putusan sidang ajudikasi yg diselenggarakan Bawaslu atas gugatan Partai Bulan BintangPada meeting pleno yg mulai digelar hari ini (5/3/2018), selain mengkaji langkah hukum selanjutnya, KPU mulai membahas teknis perlakuan terhadap PBB sebagai peserta Pemilu 2019, bila nantinya diputuskan tak melanjutkan gugatan ke PTUN. Salah satunya, berkaitan dengan penentuan nomor urut PBB.
Selain itu, meeting pleno juga membahas sikap KPU terhadap KPU Manokwari Selatan terkait verifikasinya yg dinilai Bawaslu tak cermat. Hasyim mengatakan, KPU mulai mencermati kembali verifikasi yg dikerjakan oleh KPU Manokwari Selatan.
“Itu termasuk yg mulai kalian pertimbangkan. Karena kalau melihat apa yg dijadikan pertimbangan Bawaslu dalam putusannya, ada verifikasi di daerah tak sesuai dengan yg ditentukan KPU,” ujar Hasyim.
(Baca: KPU Pelajari Putusan Bawaslu yg Memenangkan PBB)
PBB berharap nomor urut 19
Di sisi yang lain Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berharap KPU langsung menjalankan putusan Bawaslu yg menyatakan partainya sebagai peserta Pemilu 2019.
Ia berharap partainya langsung diberi nomor urut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dinyatakan sah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai peserta Pemilu 2019.
Diketahui, ketika ini KPU sudah mengeluarkan angka 1-18 sebagai nomor urut sebagai peserta pemilu, sehingga ketika ini tersisa angka 19.
“Bawaslu mewajibkan (KPU) bagi melaksanakan keputusan ini dalam waktu tiga hari sejak dibacakan. Jadi harus ada keputusan yg baru yg menyampaikan bahwa PBB ikut dalam Pemilu 2019 dan mudah-mudaahan dikasih nomor 19 juga,” kata Yusril usai pembacaan putusan sidang adjudikasi di Gedung Bawaslu.
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2/2018).Menurut Yusril, PBB memiliki sejarah yg panjang dengan angka 19. Pertama, ketika ini PBB berusia 19 tahun. Selain itu, kantor firma hukum Yusril berada di lantai 19.
(Baca: Yusril Berharap PBB Segera Dapat Nomor Urut 19 pada Pemilu 2019)
Namun, tambah Yusril, partainya tetap mulai memantai sikap KPU ke depan yg memungkinkan menggugat putusan Bawaslu tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
“Kami tunggu saja apa yg dikerjakan KPU dalam tiga hari ini. Kami mempersiapkan seperti biasa, mempersiapkan banding-banding dan prosedur persiapannya,” kata Yusril.
“Kami tunggu dua hari ini. Apakah mereka mulai mengajukan banding lagi ke PT TUN, kalian lihat perkembangannya,” ucap dia.
Yusril cawapres
PBB pun sudah menyiapkan sejumlah target di Pemilu 2019. Untuk capaian suara, partai itu menargetkan 5 persen. Sedangkan buat pencapresan, mereka optimistis mampu mengusung Yusril sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Hal itu disampaikan Sekjen PBB Afriansyah Fery Noer seusai putusan sidang adjudikasi yg diselenggarakan Bawaslu.
“Mungkin mampu saja kami sodorkan beliau jadi wakil, mampu saja jadi wakilnya Pak Jokowi, tak tertutup kemungkinan,” kata Afriansyah di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018).
Ia menyampaikan ihwal pencapresan, PBB masih mulai menggodoknya karena itu tak menutup segala kemungkinan, termasuk memasangkan Yusril dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Sementara itu bagi pemilu legislatif, PBB menargetkan 5 persen. Angka ini 1 persen lebih besar daripada parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yg sebesar 4 persen.
“Tidak ke kubu Prabowo saja. Mungkin ke Jokowi, mungkin ke yg lain. Kira-kira bulan April keputusannya,” kata Afriansyah.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
