Menkominfo: Akun Twitter Dibekukan, Pemerintah Tak Campur Tangan

Banyumas Raya

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan kembali terkait dengan posisi pemerintah tentang akun-akun media sosial (medsos) yg diblokir. Menurutnya, pihak pemerintah tak sama sekali mengatakan request kepada media sosial tertentu bagi memblokir akun.

Hal ini terkait dengan isu bahwa pemblokiran akun di Twitter mulai diminta oleh pemerintah. Isu itu beredar di medsos Twitter sendiri.

“Akun yg di-suspend seperti apa? Akun Twitter? Saya telah bilang itu bukan dari pemerintah. Gak ada yg minta,” jelasnya ketika acara Open House di rumah dinasnya, Jakarta, belum lama ini.

Dilanjutkannya, suspensi akun tersebut biasanya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena sengaja ditutup pemilik, flagging atau algoritma media sosial. Ia pun mengatakan, agar terhindar dari pemblokiran, maka hendaknya tidak perlu memposting konten-konten yg mengandung unsur negatif.

“Hindari posting yg negatif, itu satu. Selanjutnya hindari kemungkinan konten yg (dideteksi) berdasarkan bot, jangan di-forward konten yg sama dengan bot,” ungkapnya yg dilansir dari website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Yang jelas pemerintah tidak. Bukan lepas tangan, karena kalian tak melakukan apapun sama sekali. Ngapain ngurusin hal itu? Lebih baik urus yg kalian sisir soal konten radikalisme,” tambah dia.

Sejak akhir Mei 2018 sampai 1 Juni 2018 menurut Menteri Rudiantara, Kementerian Kominfo susah melakukan blokir atas lebih dari 4 ribu akun dengan konten radikalisme. Sampai bulan Juni, menurut Menteri Kominfo masih ada sekitar 20 ribuan akun yg disisir bagi dievaluasi dan verifikasi.

“Sejak kejadian di Mako Brimob kemudian Surabaya, rata-rata sehari ada 400 – 500 konten radikalisme. Tapi terakhir ini turun dalam sehari ada 50-an saja,” katanya. [faz]

Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com