Banyumas Raya
JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mulai menelusuri keterlibatan pihak yang lain dari Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam masalah dugaan pemberian suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
“KPK tentu dalam penanganan masalah ini mulai menelusuri peran dari pihak-pihak yg terkait baik yg ada di Kementerian Keuangan, YP (Yaya Purnomo) dan teman-teman ataupun hal yg ada di DPR,” ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Baca juga: KPK Sita Jeep Wrangler Rubicon Milik Pegawai Nonaktif Kemenkeu
Menurut Febri, KPK mulai fokus pada pengembangan masalah korupsi ini. Di sisi lain, KPK juga mendorong Kemenkeu dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan reformasi sistem birokrasi agar peristiwa yg sama tidak terjadi lagi.
Juru Bicara KPK, Febri DiansyahSaat ini, kata Febri, KPK selalu mencari bukti-bukti lainnya di lapangan bagi kepentingan penyidikan perkara ini. Namun demikian, ia enggan menjelaskan lebih rinci terkait hal tersebut.
“Nanti setelah selesai kalian mulai update kembali yg pada prinsipnya adalah proses standar seperti penggeledahan dan pencarian pencarian bukti tambahan juga selalu kalian lakukan,” katanya.
Baca juga: Pejabatnya Tertangkap KPK, Kemenkeu Akan Perkuat Transparansi Pengelolaan APBN
KPK menduga modus dalam masalah seperti ini bukan yg pertama kalinya terjadi. Oleh karena itu KPK mulai selalu menelusuri fakta-fakta lainnya.
“Kita mulai buka fakta-fakta yg ada di sekitar ini karena kita duga hal-hal seperti ini bukan cuma terjadi sekali ini saja sehingga kita mulai mengurai lebih jauh fakta-fakta lainnya,” katanya.
Dalam perkara ini, selain Amin dan Yaya, KPK juga memutuskan beberapa orang sebagai tersangka merupakan Eka Kamaludin dan Ahmad Ghaist.
Eka diketahui yaitu pihak swasta yg berperan sebagai perantara.
Adapun, Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang.
Baca juga: Pegawai Kemenkeu Ditangkap KPK, Sri Mulyani Sebut Praktik Calo Anggaran Masih Ada
Kegiatan tangkap tangan yg dikerjakan KPK tersebut terkait dengan penerimaan hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Dalam serangkaian kegiatan operasi tangkap tangan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, berupa 1 kilogram logam mulia, Rp 1.844.500.000, 63.000 dollar Singapura, dan 12.500 dollar AS.
KPK menjadikan OTT terhadap Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Amin Santono dan Pejabat Nonaktif Kemenkeu Yaya Purnomo sebagai pintu masuk menyelidiki perkara korupsi terkait penganggaran dalam APBN-P 2018.
Baca juga: OTT KPK, Sri Mulyani Cari Dugaan Keterlibatan Pihak Lain di Kemenkeu
Amin, Eka, dan Yaya sebagai orang yg diduga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Ahmad Ghiast sebagai orang yg diduga sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
