Jakarta — Kebijakan pemerintah yang mewacanakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja swasta, hingga pelajar dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap penghematan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut konsumsi BBM nasional lebih banyak ditopang sektor logistik dan distribusi barang, bukan aktivitas kerja harian.
“Efeknya lebih bersifat marginal, belum menyentuh perubahan struktural,” ujarnya.
Pemerintah Kejar Efisiensi di Tengah Lonjakan Harga Minyak
Kebijakan ini muncul di tengah tekanan global akibat konflik Iran dengan AS-Israel yang mendorong harga minyak dunia sempat menembus US$100–US$117 per barel.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperkirakan skema WFH bisa menghemat hingga 20% konsumsi BBM. Namun implementasinya masih dalam tahap perumusan.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dua kapal tanker Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz, memperlihatkan tekanan pasokan energi global yang belum mereda.
ASN dan Swasta Mulai WFH Usai Lebaran
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan WFH akan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026.
Kebijakan ini berlaku untuk ASN dan berupa imbauan bagi sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik.
Selain WFH, pemerintah juga menyiapkan strategi lain:
- Pembatasan perjalanan dinas
- Digitalisasi sistem kerja
- Efisiensi energi gedung perkantoran
- Penyesuaian sistem pembelajaran (daring-luring)
Sekolah Terapkan Sistem Hybrid
Di sektor pendidikan, pemerintah akan menerapkan pembelajaran campuran (hybrid) antara daring dan tatap muka.
Menko PMK Pratikno menegaskan kegiatan praktikum tetap dilakukan secara langsung untuk menjaga kualitas pendidikan.
Pengamat: Dampak Kecil, Risiko Ekonomi Ada
Pengamat energi UGM, Fahmy Radhi, menilai kebijakan WFH sulit efektif tanpa faktor pendorong kuat seperti saat pandemi.
Ia juga mengingatkan potensi efek samping:
- Penurunan pendapatan sektor transportasi
- Dampak ke UMKM (warung makan, dll)
- Risiko penurunan produktivitas sektor tertentu
“Tanpa faktor pendorong kuat, konsumsi BBM sulit ditekan signifikan,” ujarnya.
Perlu Kebijakan Lebih Fundamental
Ekonom UGM, Rijadh Djatu Winardi, menilai WFH hanya bersifat pelengkap, bukan solusi utama untuk menghemat anggaran hingga Rp80 triliun.
Sejumlah opsi yang dinilai lebih berdampak antara lain:
- Reformasi subsidi energi
- Penyesuaian program prioritas
- Optimalisasi pajak sektor yang diuntungkan
- Penundaan proyek non-urgent
Prabowo Tegaskan MBG Tetap Jalan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski ada tekanan fiskal.
Menurutnya, program tersebut merupakan investasi strategis untuk human capital dan tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Lebih baik rakyat saya bisa makan. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya,” tegas Prabowo.
