Tak Hanya Pertalite, Beli LPG 3 Kg Juga Harus Pakai MyPertamina

Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...

JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga bakal membatasi pembelian Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram lewat aplikasi MyPertamina. Manuver itu dilakukan untuk menekan beban subsidi yang terlanjur lebar pada tahun ini.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo berharap skema pembelian LPG 3 kilogram itu dapat membuat penyaluran subsidi tepat sasaran bagi kelompok menengah ke bawah.

“Untuk LPG sebetulnya sama kita minta juga untuk register [lewat aplikasi MyPertamina],” kata Mars saat diskusi daring, Rabu (29/6/2022).

Malahan dia mengatakan, perseroan telah lebih dahulu melakukan uji coba pembelian LPG 3 kilogram lewat aplikasi verifikasi MyPertamina di tengah masyarakat. Dia mengklaim uji coba itu berjalan dengan baik hingga pertengahan tahun ini.

“Sebetulnya LPG sudah kami lakukan uji coba di 114.000 penduduk menggunakan aplikasi MyPertamina. Alhamdullilah sekarang sudah masuk di tahap ke-6,” tuturnya.

Dia mengatakan uji coba pembelian LPG 3 kilogram lewat aplikasi verifikasi itu berdasar pada profil yang dihimpun dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

“Kita menggunakan basis data DTKS, tapi nanti kita kembalikan ke pemerintah apakah menggunakan DTKS atau yang diregister,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan harga jual eceran (HJE) Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram subsidi seiring dengan melebarnya harga keekonomian dari gas melon itu yang sudah terpaut Rp15.359 per kilogram pada tahun ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kementeriannya bakal melanjutkan agenda reformasi subsidi untuk menambal beban subsidi dan kompensasi energi yang lebar pada tahun ini. Rencanannya, Kemenkeu bakal menyesuaikan HJE mendekati harga keekonomian sembari mendorong subsidi tertutup untuk gas melon itu tahun depan.

“Misalnya secara tepat sasaran terintegrasi dengan program-program perlindungan sosial dan juga penyesuaian HJE LPG ini diselaraskan dengan kondisi perekonomian kalau sudah kondusif,” kata Febrio saat Rapat Panja Banggar DPR RI, Selasa (14/6/2022).

Kemenkeu mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.

Adapun realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar RP7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.

Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.

“Harganya yang meningkat tajam di 2022 ini memang membuat HJE dengan harga patokan untuk LPG ini menjadi sangat jauh. Saat ini HJE tetap Rp4.250 per kilogram, sementara harga patokannya di Rp19.609 per kilogram ini menunjukkan betapa besarnya beban dari subsidi terhadap LPG yang kita lakukan ini,” ungkapnya.