Banyumas Raya
JAKARTA, KOMAS.com – Anggota KPU RI Ilham Saputra menyampaikan bahwa lembaganya sedang menyusun formulasi agar daerah di Papua yg mempraktekan sistem noken dalam pemilu dapat tetap memenuhi tahapan teknis dalam administrasi kepemiluan.
“Nah, ini sedang kami cari formulasinya,” kata Ilham, ketika ditemui di acara meluncurkan buku “Tambal Sulam Sistem Noken, Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua”, di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta, Sabtu (31/3/2018).
Sistem noken adalah pemilihan suara sebuah komunitas berdasarkan perintah kepala sukunya atau dikenal dengan istilah “Big Man”. Sistem ini salah satunya rentan terhadap praktik kecurangan.
(Baca juga: Perludem: Daerah di Papua yg Beralih ke Sistem Noken karena Ada Pendidikan Politik)
Dia mengatakan, masyarakat Papua sendiri ada yg mengakui bahwa sistem noken, yg telah mengalami proses legalisasi lewat putusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009 sebagai budaya asli Papua, justru digunakan tak dengan semestinya.
Misalnya, terkait intevensi dari kepala suku hingga berkolaborasi dengan calon tertentu. Kemudian dalam dua kasus, aspek kerahasiaan dalam memilih juga belum terjamin.
Sebab, ada kejadian di mana noken yg jadi pengganti tempat suara, justru digantungkan di leher saksi pasangan calon.
“Jadi dia milih, saksi siapa kamu, ya telah aku milih. Kan ketahuan dia milih siapa. Nah, akses kerahasiannya itu, jadi dalam kategori pemilu yg demokratis, ini persoalan,” ujar Ilham.
Pihaknya mulai melakukan upaya yakni memberikan perhatian tinggi terhadap penyelenggaraan Pilkada Papua 2018, dengan supervisi dan monitoring setiap tahapan secara ketat. Termasuk memperketat sistem noken dalam pemungutan dan peritungan suara di TPS.
(Baca juga: Perludem: Mekanisme Penggunaan Noken Tak Boleh Mengesampingkan Administrasi Kepemiluan)
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini sebelumnya mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar daerah di Papua yg menerapkan sistem noken dalam pemilu, tetap harus melalui tahapan teknis dalam administrasi kepemiluan.
Titi menyatakan ada 13 daerah Kabupaten dan Kota di Papua yg menerapkan sistem noken dalam pemilu.
“Mekanisme penggunaan noken tak boleh mengesampingkan administrasi kepemiluan, karena pemilu itu harus teradministrasi,” kata Titi, di acara meluncurkan buku “Tambal Sulam Sistem Noken, Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua”, di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta, Sabtu (31/3/2018).
Misalnya, formulir C1 di tempat pemungutan suara di daerah yg menerapkan sistem noken tersebut harus tetap diisi.
“Bagi daerah yg menerapkan noken harus ada pengadministrasian sehingga kami mampu memastikan akuntabilutas, dan mekanisme pembuktian dalam hal ada gugatan atau persoalan hukum,” ujar Titi.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
