Banyumas Raya
– Dalam kurun lima tahun, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) bermasalah lantaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit biaya
Masalah itu pula yg mendorong Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendesak Pemerintah agar langsung mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan.
Pasalnya, sepengamatan Fahri, defisit biaya BPJS Kesehatan telah terjadi bertahun-tahun dan tak ditemukan jalan keluarnya.
“Perlu langsung dikerjakan perbaikan secara sistematik agar persoalan yg bersifat mulfaktorial ini bisa diselesaikan,” tandas Fahri lewat siaran tertulis yg diterima , Selasa (27/8/2019).
Baca juga: Tahun Ini, Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi hingga Rp 32,8 Triliun
Tak cuma itu, Fahri pun mendesak pemerintah buat langsung mengambil langkah perbaikan sistem JKN agar bisa bisa berlangsung dalam jangka waktu yg panjang.
“Termasuk mempertimbangkan bauran kebijakan yg bisa digunakan permanen dalam rangka menekan defisit JKN,” ujarnya.
Bahkan, ia juga menilai perlunya mengkaji rasionalisasi antara manfaat yg seharusnya diterima para peserta dengan iuran yg mereka keluarkan.
Karena itu DPR mengharapkan adanya pembahasan komprehensif terhadap keseluruhan permasalahan JKN, termasuk laporan tindak lanjut atas hasil kesimpulan pertemuan kerja yg lalu.
Baca juga: Menkeu Usul Iuran Peserta BPJS Kesehatan Naik 100 Persen
“Perlu pemaparan terkait grand design penataan JKN dan peta jalannya dengan harapan adanya kesepahaman tentang bagaimana kami menjaga kesinambungan program nasional ini yg yaitu pengejawantahan dari amanat konstitusi dan undang-undang,” pungkasnya.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
