Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Banyumas Raya

JAKARTA, – Koalisi Kawal Capim KPK meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 yg dinilai menyisakan berbagai persoalan.

“Presiden Joko Widodo (harus) memanggil serta mengevaluasi Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, yg juga tergabung dalam Koalisi Kawal Capim KPK, dalam informasi tertulisnya pada Jumat (23/8/2019).

Menurut Kurnia, masa depan pemberantasan korupsi mampu terancam karena proses seleksi pimpinan KPK yg menyisakan berbagai masalah serius, akan dari tindakan atau pernyataan anggota Pansel, proses seleksi, hingga calon-calon yg tersisa sampai sejauh ini.

“Pansel seakan tak menghiraukan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Respons yg diberikan oleh Pansel acap negatif dan defensif,” kata Kurnia.

Baca juga: Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Beberapa poin yg memperlihatkan Pansel dianggap defensif, kata Kurnia, yakni terkait penegak hukum aktif menjadi pimpinan KPK, kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Keppres pembentukan pansel yg tak mampu diakses publik, waktu proses seleksi yg tak jelas, dan keinginan Pansel yg ingin agar KPK fokus pada isu pencegahan.

“Lolosnya 20 calon yg pada tahapan ini tak menggambarkan masa depan cerah buat KPK ke depan. Masih ada calon di antara 20 nama itu yg tak patuh dalam melaporkan LHKPN,” ujar dia. 

Kurnia juga menilai, ketika ini peran Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat tertinggi dalam proses seleksi capim KPK menjadi sangat penting.

“Pansel seharusnya mafhum bahwa setiap pernyataan, langkah, dan tindakan yg dijalankan mewakili sikap Presiden. (Maka) Menjadi pertanyaan buat publik, apakah sebenarnya Presiden setuju dengan 20 nama yg menyisakan banyak masalah seperti ketika ini?” ucap Kurnia.

Baca juga: KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yg Lolos Profile Asssessment

Adapun 20 orang capim yg lolos tes profile assessment tersebut berasal dari anggota Polri, jaksa, dosen dan akademisi, advokat, pensiunan jaksa, hakim, auditor, komisioner KPK, PNS, dan lain-lain.

Mereka mulai menjalani tes kesehatan pada 26 Agustus di RSPAD Gatot Subroto dan tes wawancara serta uji publik pada 27-29 Agustus.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com