Banyumas Raya
JAKARTA, – Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati mengingatkan para pegawai Kemenkeu buat tak coba-coba mencederai integritasnya dengan menerima suap.
Kemenkeu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran integritas.
“Kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan tak ada lagi yg mencoba, tak ada lagi yg melakukan pekerjaan-pekerjaan atau coba-coba di sini dengan melanggar atau mencederai integritas Kementerian Keuangan,” kata Sumiyati dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (15/8/2019).
Baca juga: Kronologi Bos Dealer Jaguar Suap 4 Pegawai Pajak
Sumiyati juga mengingatkan masyarakat agar tak mengganggu integritas pegawai Kementerian Keuangan dengan cara mengiming-imingi suap atau hadiah demi mendapat keringanan pajak.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan sangat intens mengawasi kemungkinan pelanggaran di sektor pajak dan penerimaan negara.
“Agar tak melakukan penyimpangan dan tak main-main dalam pelaksanaan tugasnya apalagi buat menguntungkan diri sendiri,” ujar Febri.
Diberitakan sebelumnya, komisaris sekaligus pemilik saham PT WAE Darwin Maspolim (DM) diduga menyuap empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yg bertugas memeriksa pajak PT WAE.
“Tersangka DM, pemilik saham PT WAE diduga memberi suap sebesar Rp 1,8 miliar bagi YD, HS, JU dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Baca juga: Bos Dealer Jaguar Suap Pegawai Pajak Rp 1,8 Miliar, 5 Orang Jadi Tersangka
Empat tersangka yg diduga menerima suap dari Darwin yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Hadi Sutrisno, Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari, dan Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M Naim Fahmi.
Saut mengatakan, suap yg diberikan Darwin kepada tim pemeriksa pajak berujung pada rekayasa angka kewajiban bayar pajak PT WAE.
Dalam masalah ini, Darwin sebagai pihak pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Baca juga: KPK Dorong Optimalisasi Pajak Bahan Bakar 6 Provinsi di Sulawesi
Sementara itu, empat tersangka yang lain yg menjadi pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Kasus terdebut mampu terungkap lewat kerja sama antara KPK dengan Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat Bidang Investigasi yg berada di bawah naungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
