Banyumas Raya
JAKARTA, – Jaringan Solidaritas Korban buat Keadilan (JSKK) masalah HAM masa dulu berharap, ada terobosan yg berbeda dari Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya dalam menuntaskan perkara pelanggaran HAM masa lalu.
“Sebentar lagi kan bulan Oktober mulai ada pergantian pemerintahan baru walaupun pemimpinya masih Presiden Jokowi, tapi kan wakilnya berbeda, mestinya program atau terobosan juga yg berbeda dalam menuntaskan masalah pelanggaran HAM masa lalu,” kata Ketua Presidium JSKK Maria Catarina Sumarsih ketika beraudiensi dengan Kantor Staf Presiden di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
Baca juga: Sumarsih Berharap Visi-Misi Jokowi-Maruf Tambahkan Penegakan HAM Masa Lalu
Berkaca dari pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maqnun dalam masalah UU ITE oleh Presiden Jokowi, menurut Sumarsih, sejatinya Jokowi juga berani menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa dulu secara yudisial atau lewat proses peradilan.
“Pada masalah Nuril, Presiden Jokowi saja berani memberikan amnesti, padahal itu bertentangan dengan UU karena amnesti itu diberikan bagi narapidana yg berkaitan dengan persoalan politik,” kata dia.
“Itu pun berani memberikan terobosan, maka kita juga minta kepada Presiden berani menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara yudisial,” ujar Sumarsih lagi.
Ia berharap, Jokowi bersama Ma’ruf amin bisa memamerkan komitmennya bagi menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya pada delapan perkara pelanggaran HAM masa dahulu yg menjadi beban sosial politik.
Baca juga: Masa Jabatan 2 Bulan Lagi, Jokowi Didesak Ambil Langkah Konkret Penuntasan Kasus HAM
Kedelapan masalah tersebut yakni masalah kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, perkara penghilangan paksa, masalah Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.
“Kalau misalkan ingin melanjutkan Nawa Cita-nya, tinggal ditindaklanjuti saja, mudah kok. Jangan sampai kasus-kasus pelanggaran HAM didiamkan, apalagi digantung,” ucap dia.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
