Banyumas Raya
JAKARTA, – Perpres kendaraan listrik resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Dengan demikian, diharapakan mulai terjadi akselerasi untuk pertumbuhan industri otomotif buat membangun pengembangan mobil listrik di Tanah Air.
Menteri Perindustrian ( Menperin) Arilangga Hartarto, mengatakan, kebijakan soal mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem yg terkait dalam beberapa hal. Pertama mengenai percepatan terdapat pembagian tugas kementerian, seperti penyediaan infrastruktur, research and development, dan regulator.
Sementara ekosistem yg kedua, adalah mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 yg terkait dengan sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yg mulai mengacu pada tingkat emisi kendaraan.
“Nantinya mulai ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yg dikeluarkan. Mobil listrik mulai jalan apabila insentifnya pun jalan, karena ketika ini, mobil listrik harganya 40 persen lebih mahal daripada mobil biasa,” ujar Airlangga dalam informasi resminya, Kamis (8/8/2019).
Baca juga: Komitmen Toyota Usai Jokowi Teken Perpres Kendaraan Listrik
Tidak cuma itu, roadmap mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik juga iktu dimasukan dalam revisi PP Nomor 41. Hal ini termasuk buat mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle.
TKDN dan Kuota Impor Mobil Listrik
Menurut Airlangga, dalam Perpres terkait mobil listrik juga diatur mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri ( TKDN) yg harus dicapai, yakni sebesar 35 peren pada tahun 2023. Hal itu juga memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia.
Mobil listrik city car BMW i3 “Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40 persen TKDN, sehingga kita sinkronkan dengan fasilitas yg ada,” kata Airlangga.
Guna mendorong pengembangan industri mobil listrik di Indonsia, sebagai tahap awal pemerintah bakal memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif bagi mengimpor dalam bentuk completely built up (CBU). Tapi dalam masa tiga tahun, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan TKDN sebesar 40 persen tadi.
Baca juga: Komitmen Toyota Usai Jokowi Teken Perpres Kendaraan Listrik
Sedangkan utuk kuota impor CBU mobil listrik mulai bergantung kepada investasi dari principal (pemilik merek). Sehingga keringanan buat impor cuma diberikan kepada pelaku industri yg telah berkomitmen buat melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.
“Setidaknya ketika ini ada tiga principal yg telah menyatakan komitmennya berinvestasi buat industri electric vehicle di Tanah Air. Para principal tersebut menargetkan akan berinvestasi di dalam negeri pada 2022,” kata dia.
Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com
