Banyumas Raya
JAKARTA, – Pasca-Pemilu 2019, sejumlah partai politik secara terang-terangan akan membidik kursi Ketua MPR RI. Lobi-lobi pun dilancarkan, termasuk kepada Presiden Joko Widodo yg juga yaitu capres terpilih.
Berbeda dengan posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yg ditentukan dari raihan kursi dan suara terbanyak, pos pimpinan MPR ditentukan dalam sistem paket.
Aturan ini telah termaktub dalam Pasal 427 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD (UU MD3).
Pasal itu mengatur pimpinan MPR terdiri atas sesuatu orang ketua dan empat orang wakil ketua yg dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sesuatu paket yg bersifat tetap.
Artinya, fraksi partai politik di Senayan dapat berkompromi bagi menentukan siapa yg diusung menjadi calon ketua dan wakil ketua MPR dalam sesuatu paket. Setelah itu, semua anggota MPR menggelar sidang buat menentukan paket mana yg dipilih sebagai pimpinan. Jika musyawarah tidak tercapai, maka pemilihan dikerjakan dengan voting.
Nah, sistem paket inilah yg membuat lobi-lobi antar elite harus digencarkan. Secara matematis, parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf yg berjumlah mayoritas di Senayan mulai menang gampang seandainya parpol oposisi juga mengajukan paket pimpinan MPR.
Namun, lobi di lingkaran parpol koalisi KIK juga diperlukan buat menentukan siapa yg mendapat jatah calon ketua MPR dan empat wakil ketua.
Baca juga: Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi
Partai Golkar
Partai Golkar menjadi salah sesuatu parpol yg paling gencar melakukan upaya demi mendapat kursi Ketua MPR.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sempat secara terbuka mengatakan keinginan ini dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yg dihadiri Presiden Jokowi.
“Apabila nanti dalam pemilihan Ketua MPR, yg dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar,” ujar Airlangga dalam acara buka puasa bersama yg digelar 19 Mei lalu.
Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR
Airlangga menilai wajar partainya sebagai peraih kursi terbanyak kedua di Dewan Perwakilan Rakyat mendapat pos ketua MPR. Sebab, pos ketua Dewan Perwakilan Rakyat telah pasti menjadi punya PDI-P sebagai pemenang pemilu.
Belakangan, Airlangga mengingatkan lagi keinginan Partai Golkar bagi mendapat kursi Ketua MPR itu ketika ia dan 34 pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat I Partai Golkar sowan ke Jokowi pada Senin (7/1/2019) kemarin.
Menurut Airlangga, Presiden telah berkomunikasi dengan partai KIK lainnya terkait hal itu.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
