Banyumas Raya
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Elnino M. Husein Mohi menyampaikan sejak dari tahun 2015 yg lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sudah diminta buat melakukan registrasi ponsel termasuk kartu prabayar kepada segala pengguna seluler di Indonesia. Namun hal itu, pemerintah baru melakukan menjelang akhir 2017 lalu.
- Roy Suryo cium keganjilan soal registrasi SIM card prabayar masyarakat
- Menkominfo tegaskan tidak ada kebocoran data pelanggan SIM card prayabar
- ATSI: Peluang penyalahgunaan data registrasi kartu prabayar sangat kecil
“Memang seluruhnya harus siap. Perangkat hukum serta teknisnya memang harus siap. Tapi waktu itu, Pak Menteri lagi sibuk macam-macam sehingga baru kepegang kemarin jelang akhir tahun 2017,” katanya ketika ditemui Merdeka.com usai RDPU bersama Menkominfo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, Senin (19/3).
Dengan munculnya isu kebocoran data registrasi prabayar belakangan ini, apalagi jelang pemilihan umum, dikhawatirkan menjadi isu yg politis.
“Aturan registrasi prabayar itu kan muncul mendadak ya di akhir tahun 2017. Kita kan berpikir tiba-tiba kok seperti ini. Ini kan tahun sensitif. Undang-undangnya juga apa,” katanya.
Di sisi lain, seharusnya, kata dia, sebelum melalukan registrasi prabayar, harus ada UU yg terkait yg menjamin keamanan pelanggan telekomunikasi. Misalnya saja merevisi UU Telekomunikasi yg di dalamnya mengatur data pengguna telekomunikasi.
“Kalau data pribadi itu kan banyak, gak cuma di telekomunikasi. Bisa di bank. Ini harus masuk ke UU telekomunikasi,” ujarnya.
Menkominfo Rudiantara sendiri menyampaikan bahwa pihaknya tak memegang data NIK dan KK. Data itu ada di Dukcapil.
“Tidak ada bocor di Kominfo. Kominfo cuma memoniyor jumlah pelanggan berdasarkan dari dukcapil. Kominfo sama aekali tak menyimpan data. Kalau kebocoran data, bocornya dimana?” ungkap Menkominfo. [idc]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
