Banyumas Raya
JAKARTA, – Samsung Indonesia menyebut mulai mendukung kebijakan terkait pemberangusan ponsel black market (BM) yg mulai digulirkan pemerintah.
Sebagaimana kebijakan pemerintah lainnya, Samsung menyampaikan mulai mematuhi kebijakan tersebut.
“Kita comply dengan regulasi pemerintah, akan dari TKDN dan regulasi pemerintah lainnya. Dengan kalian comply dengan TKDN, otomatis segala smartphone diproduksi di indonesia,” jelas Denny Galant, Head of Product Marketing, IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia ketika ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Denny menyebut tak mulai ada dampak negatif yg ditanggung seandainya kebijakan ini sudah bergulir nantinya. Justru, menurut dia, “kue” dari ponsel BM yg yg hilang setelah kebijakan ini berlaku mulai dimaksimalkan Samsung.
“Kalau memang dibutuhkan yg pasti kalian isi. Maunya kami ya segala konsumen pakai smartphone Samsung resmi,” tukas Denny.
Baca juga: Disebut Kalah dari Oppo di Indonesia, Begini Tanggapan Samsung
Dengan ponsel resmi, layanan purna jual juga mulai lebih terjamin. Samsung tak menampik bahwa meskipun telah memproduksi smartphone di Indonesia, smartphone Samsung BM tetap ada.
“Kalau resmi, kalian dapat memberikan layanan purna jual yg lebih baik. Kalau bukan resmi, pasti tetep kami bantu, hanya kami enggak tahu sering spesifikasi mampu berbeda dari sesuatu negara dengan negara lain,” jelasnya.
Smartphone Samsung yg dirakit di Indonesia sudah melalui beragam proses sertifikasi yg tujuannya buat menyesuaikan pasar Indonesia. Hal ini, menurut Denny, mulai memudahkan pusat layanan bagi melakukan tindakan ketika ada persoalan pada perangkat.
“Produk kalian dimanufaktur di Indonesia telah tersertifikasi dengan jaringan operator seluler di Indonesia, telah terkualifikasi Postel. Sementara yg bukan dari Indonesia, fakta-fakta itu susah dikontrol,” jelasnya.
Baca juga: Aturan Blokir Ponsel BM Tak Jadi Disahkan 17 Agustus, Ini Alasannya
Ketika ditanya apakah ada kritik dan saran yg ingin disampaikan ke pemerintah terkait kebijakan IMEI, Denny enggan buat menjawab. Peraturan IMEI seharusnya telah diteken pada tanggal 17 Agustus 2019 lalu.
Namun hal ini tertunda, karena pemerintah masih memerlukan koordinasi antar-tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dirjen SDPPI, Ismail MT enggan menjawab detail kapan kebijakan itu mulai diteken.
“”Kapannya belum dapat jawab, masih nunggu bapak-bapak menteri,” kata Ismail.
Baca juga: Ini Dia, Situs Baru Kemenperin bagi Cek IMEI Ponsel
Sumber: http://tekno.kompas.com
BanyumasRaya.com
