Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok dan wilayah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp4 triliun.
Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi mengatakan anggaran sekitar Rp34,9 miliar sudah digunakan untuk membangun kembali bangunan yang rusak oleh Kementerian PUPR bersama masyarakat. Saat ini, menurut dia, Kementerian Keuangan sudah siap mengucurkan dana mencapai Rp4 triliun jika dibutuhkan.
“Ibu Menteri Keuangan siapkan Rp4 triliun, jadi kalau darurat nanti bisa ditambah,” ujar Dody di Jakarta, Jumat (8/10).
Dody menyatakan masyarakat tak perlu khawatir mengenai besarnya anggaran untuk penanganan gempa tersebut. Pasalnya, setiap pengeluaran dan penyerapan diawasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Laporan keuangan juga diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya. Sementara itu, Sri Mulyani mengaku hingga kini telah mengucurkan sekitar Rp38 miliar bantuan untuk gempa di NTB. Anggaran itu difokuskan untuk penanganan darurat seperti makanan dan minuman masyarakat terdampak gempa.
“Kemarin sekitar Rp35 miliar, di Lombok paling banyak, kemudian beberapa ratusan juta untuk daerah lainnya. Jadi total Rp37 miliar-Rp38 miliar,” kata Sri Mulyani.
Ia tak menutup kemungkinan angka itu akan terus bertambah. Pasalnya, anggaran tersebut baru digunakan untuk penanganan awal. Terkait penambahan anggaran hingga Rp4 triliun, Sri Mulyani mengaku menunggu pengajuan BNPB.
Disisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah bakal memberikan bantuan hingga Rp50 juta bagi setiap warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat. Namun, bantuan dana tersebut tak seragam, tetapi berbeda-beda bergantung kerusakannya.
Ia menjelaskan, timnya akan memverifikasi kerusakan rumah dan membaginya ke dalam tingkatan rusak berat, sedang, dan ringan.
“Berat dibantu Rp50 juta, sedang Rp25 juta, dan ringan Rp10 juta. Bantuannya tadi diputuskan tapi perlu dipastikan karena menyangkut jumlah bantuan,” kata Basuki. Ia menyatakan tanggap darurat yang dikomando Menko Polhukam Wiranto kemungkinan akan berlangsung dalam waktu lama karena hampir semua rumah hancur.
Berdasarkan data sementara yang diperolehnya terdapat sekitar 22.721 rumah rusak, terdiri dari 12.278 rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9220 rusak berat.
Menurut Basuki, pemulihan bangunan rumah bakal dilakukan masyarakat dengan pengawasan dan bantuan teknis dari Kementerian PUPR. Sistem ini bisa berjalan baik karena telah diterapkan saat bencana alam di Aceh dan Yogyakarta beberapa waktu lalu.
“Yang ingin bangun lagi harus ikut konstruksi tahan gempa yang akan digaet PUPR. Itu harus kalau enggak, nanti mengulangi kesalahan yang lalu dengan konstruksi tak tahan gempa,” ucap Basuki.
Oleh sebab itu, ia meminta Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bersama TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan tenda yang dapat bertahan sekitar enam hingga tujuh bulan.
Selain pemulihan rumah, Kementerian PUPR juga mengecek infrastruktur lainnya seperti bendungan. Saat ini, seluruh bendungan terpantau aman. Adapun 12 jembatan mengalami retak, tapi secara struktural aman.
Kementerian PUPR juga telah mengecek sekaligus memperbaiki fasilitas publik, seperti Puskesmas dan sekolah. Basuki menyebut anak-anak setidaknya bisa bersekolah kembali pada 24 Agustus mendatang.
Basuki menuturkan pihaknya juga bertugas menjamin ketersediaan air bersih. Basuki menyebutkan 12 sumur bor sudah diaktifkan di Lombok Utara. Jajarannya juga sudah mendatangkan 13 mobil tangki air ke pengungsian.
Menurutnya, ia saat ini masih perlu berusaha memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat. Dari 500 mandi, cuci, kakus (MCK) yang dibutuhkan, PUPR baru bisa memberikan sebanyak 50 unit. Namun, pihaknya masih akan mendatangkan lagi dari Jakarta dan Surabaya.
Sumber : cnnindonesia
