Pajak Kendaraan di Jawa Tengah Naik 60%, Beban Warga Meningkat
SEMARANG – Kebijakan baru pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah memicu keluhan masyarakat. Setelah program pemutihan berakhir, sejumlah pemilik kendaraan mengaku terkejut karena nominal pajak yang harus dibayarkan meningkat signifikan, bahkan disebut mencapai hingga 60 persen.
Kenaikan tersebut terjadi akibat penerapan skema baru Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam aturan ini, pemerintah kabupaten/kota mulai memungut tambahan opsen sehingga total tarif pajak kendaraan meningkat dari sebelumnya sekitar 1,50 persen menjadi 1,74 persen.
Kenaikan Terasa pada Motor hingga Mobil
Dampak kebijakan ini langsung dirasakan masyarakat. Pajak sepeda motor yang sebelumnya berkisar Rp135 ribu per tahun kini naik menjadi sekitar Rp172 ribu.
Sementara untuk kendaraan roda empat, kenaikan jauh lebih terasa. Pajak tahunan yang sebelumnya sekitar Rp3,5 juta berpotensi meningkat mendekati Rp6 juta, tergantung jenis dan nilai kendaraan. Di Kota Semarang, beberapa warga melaporkan pajak mobil mereka naik dari sekitar Rp1,4 juta menjadi Rp1,9 juta per tahun.
Kondisi tersebut membuat sebagian pemilik kendaraan memilih menunda pembayaran karena dana yang disiapkan tidak mencukupi.
Keluhan Ramai di Media Sosial
Keluhan masyarakat terkait lonjakan pajak ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warga mempertanyakan waktu penerapan kebijakan yang dinilai kurang tepat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti minimnya sosialisasi sehingga kenaikan pajak dianggap mendadak dan mengejutkan.
Bagi kelompok berpenghasilan terbatas, peningkatan pajak ini dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu kendaraan.
Harapan Ada Penjelasan dan Solusi
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait perhitungan pajak baru tersebut. Masyarakat juga berharap adanya kebijakan pendamping, seperti keringanan atau program insentif, agar dampak finansial tidak semakin menekan daya beli.
Kenaikan pajak kendaraan di Jawa Tengah kini menjadi isu sensitif, seiring meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan pendapatan daerah dengan kondisi riil kemampuan masyarakat.
