20% Smartphone Di Indonesia Dari ‘Black Market’

Banyumas Raya

Jakarta – Sekitar 20 persen dari smartphone yang beredar di Tanah Air, masuk ke Indonesia tanpa melalui registrasi dan sertifikasi dari pihak berwenang atau ilegal melalui saluran pasar yg biasa disebut sebagai ‘black market’.

Jika dalam setahun ada 45 juta unit smartphone yang terjual di Indonesia, berarti sekitar 9 juta di antaranya adalah ilegal dengan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) tak terdaftar di lembaga berwenang di sini, demikian menurut Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) dalam siaran persnya.

Director Government Affairs Qualcomm International Nies Purwati menjelaskan, masih tingginya peredaran smartphone ilegal di Indonesia didorong oleh sejumlah faktor.

Diterapkannya sistem DIRBS (Device Identification, Registration, and Blocking System) buat pengendalian IMEI. Hal tersebut memicu peredaran smartphone ‘black market’ yg tujuan awalnya ke negara lain, beralih ke Indonesia.

Ada juga smartphone ilegal yg bersumber dari dalam negeri, baik perakitan maupun penjualannya, baik melalui media sosial maupun dijual via toko online.

“Untuk Indonesia, kategori smartphone ilegal ditambah lagi, illegal smuggling, smartphone BM (black market),” ujar dia.

Perkiraan APSI, potensi nilai pajak yg hilang dari penjualan smartphone secara ilegal di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun per tahun.

Beberapa kategori yg membuat smartphone dikatakan ilegal menurut GSMA adalah IMEI tak sesuai format, IMEI tak valid, adanya penggandaan IMEI, penyalahgunaan IMEI dan penggunaan IMEI sementara.

IMEI adalah kode unik dari setiap perangkat ponsel yg berlaku secara internasional.

Kode IMEI terdiri dari 14 hingga 16 digit. Nomor IMEI ini bukan semata bagi keperluan dagang, dan bagi mengetahui tipe ponsel, tetapi juga bagi keamanan ponsel yg dipakai.

Nomor IMEI juga bisa dicek dengan mengetik *#06# dan ketuk tombol menelepon.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan, mulai membuat regulasi terkait validasi IMEI dengan sistem DIRBS atau Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) dalam upaya mengendalikan peredaran ponsel ilegal melalui kontrol IMEI.

Aturan yg diterapkan bagi pengendalian database nomor identitas asli ponsel (IMEI) mulai ditetapkan pada 17 Agustus 2019.
Sumber: http://teknologi.inilah.com
BanyumasRaya.com