Banyumas Raya
JAKARTA, – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyampaikan bahwa ideologi Pancasila semakin tergerus di benak masyarakat Indonesia ketika ini.
Oleh sebab itu, pantas seandainya pemerintah memberikan perhatian lebih buat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) yg ditunjuk buat menangani masalah itu melalui pemberian gaji dan tunjangan yg besar kepada pejabat strukturalnya.
“Hari ini bangsa kalian mengalami erosi ideologi yg luar biasa. Di dua tempat, anak-anak sekolah tak boleh hormat lagi ke bendera. Kenapa? Karena disebut tagut. Itulah sebabnya Presiden memberikan perhatian yg luar biasa terhadap BPIP. Lalu di mana blundernya?” ujar Ngabalin ketika dijumpai di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Ngabalin sekaligus mempertanyakan pernyataan Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 Amien Rais yg menyampaikan bahwa Presiden Jokowi blunder lantaran memberikan gaji besar kepada pejabat struktural BPIP.
Baca juga: Wapres Kalla Anggap Gaji BPIP Sudah Sesuai dan Tidak Berlebihan
Ia mempertanyakan ukuran blunder yg dimaksud Amien Rais.
“Ukurannya apa sih? Hati-hati loh, jaga mulutmu, sekali lagi hati-hati,” ujar Ngabalin.
“Kalau dibilang blunder, memang Presiden yg ngurus gaji? Kan ukuran gaji itu Kemenkeu dan Kemenpan RB. Mengukur suatu badan dengan kualifikasi berapa gajinya dan seluruh tunjangan, itu kan di PAN-RB dan Kemenkeu. Kenapa Presiden yg ditunjuk melakukan blunder? Jangan keliru,” kata politisi Partai Golkar ini.
Lagipula, Ngabalin percaya bahwa gaji dan tunjangan yg besar itu bukanlah kemauan pejabat struktural BPIP sendiri. Ia mengalaminya sendiri ketika mendampingi Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD bertugas ke luar negeri.
“Kami ke luar negeri itu pakai biaya sendiri. Coba bayangkan, betapa tak pedulinya BPIP ini soal gaji,” ujar Ngabalin.
Baca juga: Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitung-hitungan dari Kita
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya buat Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.
Dengan Perpres yg diteken Jokowi pada 23 Mei dahulu ini, maka pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP mulai mendapatkan hak keuangan beserta fasilitas.
Dikutip dari Perpres 42/2018 yg diunduh dari situs Setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.
Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Adapun Kepala BPIP yg dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000. Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga mulai menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
