Banyumas Raya
Menelusuri jalan Trans Jawa buat bertemu sanak saudara di kampung halaman ketika mudik lebaran memakai kendaraan listrik, ketika ini masih sebatas angan-angan. Soalnya, kendaraannya saja belum tersedia, dahulu mau naik apa? Kalaupun telah ada, bagaimana dengan infrastuktur pendukungnya seperti stasiun pengisian listrik umum?
Harap bersabar. Bisa jadi 2019, bukan mustahil impian itu mampu diwujudkan. Paling tidak, untuk pengendara motor mampu coba berkendara dengan motor listrik racikan PT Gesits Technologies Indonesia yg rencananya mulai diluncurkan pada 17 Agustus 2018. Motor hasil kolaborasi para pengembang dari dalam negeri ini telah mendapat restu dari para pemangku kepentingan buat melenggang memenuhi permintaan pasar.
Lantas bagaimana dengan mobil? Titik cerah juga akan terlihat. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.33 tahun 2018 yg menggantikan Keputusan Menteri No.9 tahun 2004, Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, telah memasukkan kendaraan listrik sebagai kendaraan yg harus diujikan sebelum melenggang di jalan-jalan Tanah Air.
Terbitnya aturan yg diundangkan pada 24 April 2018 itu, yaitu pengakuan formal untuk keberadaan kendaraan listrik buat dapat beroperasi di Indonesia.Adanya aturan ini, membuat kendaraan listrik memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) layaknya kendaraan bermotor yg ditenagai motor pembakaran dalam (Internal Combustion Engine/ICE) seperti yg selama ini berseliweran ketika mudik Lebaran.
Baca juga: Regulasi Baru Uji Tipe Kendaraan Listrik Resmi Terbit
Dukungan Kebijakan
Nantinya, kami mulai disodorkan aneka pilihan kendaraan listrik. Kalau pemain industri otomotif lokal telah berniat launching motor listrik, pabrikan otomotif dunia yg berkecimpung di Indonesia juga telah berancang-ancang bagi menjajakan dagangannya di Tanah Air.Tidak Cuma prototipe tapi yaitu mobil produksi massal.
Sebutlah Nissan dengan Note e-power, Mitsubishi dengan Outlander PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicle), Mercedes dengan E360 electric dan sejumlah pabrikan lain. Dalam beberapa tahun belakangan ini, mereka memperkenalkan mobil- mobil listrik kepada khalayak ramai di ajang-ajang pameran otomotif Indonesia.Tak tanggung-tanggung, mereka juga memberikan pengalaman berkendara kepada para pejabat kementerian terkait.
Memberikan pengalaman berkendara memang cara marketing yg terus digunakan dalam pemasaran kendaraan. Begitu pengendara merasakan perbedaan yg menyenangkan, ketika itupula timbul keinginan buat memiliki kendaraan itu.Terlepas dari hal itu, sepertinya pemerintah ketika ini memberi lampu hijau agar kendaraan listrik mampu berkembang di Tanah Air.
Maka, beberapa hari setelah diundangkan Permenhub No.33/2018, pemerintah mengumumkan mulai memberikan sejumlah insentif untuk kendaraan listrik. Tercatat, sedikitnya ada 7 insentif yg mulai diberikan oleh pemerintah bagi mendorong hadirnya kendaraan listrik ini, merupakan Pertama adanya Relaksasi persyaratan; Kedua, Pengurangan hingga pembebasan pajak, di antaranya dalam bentuk Tax Allowance.
Kemudian, ketiga Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); Keempat diberikan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); kelima, buat perusahaan yg mulai mengimpor diberi kemudahan impor memakai skema Completely Knock Down-Incompletely Knock Down; Keenam dalam sector pajak, rencana potongan penghasilan kena pajak buat perusahaan yg melakukan kegiatan vokasi bagi meningkatkan Sumber Daya Manusia; dan Ketujuh Super tax deduction bagi industri yg melakukan kegiatan research, design, dan development.
Baca juga: Daftar Insentif Buat Produsen Mobil Listrik di Indonesia
Nissan Note e-Power di GIIAS 2017Adanya insentif-insentif itu yaitu ‘jendela’ masuknya kendaraan listrik di Indonesia semakin terbuka lebar.Hal ini sejalan dengan studi Global EV Outlook 2017 yg dikerjakan The International Energy Agency bekerjasama dengan negara-negara penginisiasi kendaraan elektrik -Electric Vehicle Initiative (2017: 13) dukungan kebijakan dari pemerintah yaitu salah sesuatu katalisator penting untuk perkembangan populasi mobil berbasiskan tenaga listrik. Dukungan aturan yg merujuk pada regulasi ambang batas emisi, adanya insentif pajak, serta dukungan kemudahan bea dan tariff yg dikenakan, dapat secara segera mendorong harga-harga mobil bertenaga listrik menjadi lebih terjangkau oleh konsumen.
Contohnya saat salah sesuatu importir mobil swasta di Indonesia menghadirkan Tesla Model X75D tahun dulu di ajang pameran kendaran bermotor di Indonesia. Ketiadaan regulasi yg mengatur mengenai mobil listrik pada ketika mobil itu datang, menjadikan banderol yg diterakan sebesar Rp2,6 miliar. Harga sebesar itu mampu mendapatkan beberapa Mercedes Benz C300 Cabriolet AMG Line yg dibanderol Rp1,319 mililar per mobilnya. Padahal, bila mendapat insentif seperti yg telah dicanangkan pada tahun ini, dapat jadi harga mobil itu mulai setara dengan Mercedes Benz C300 Cabriolet AMG Line.
Namun, insentif dalam hal keuangan, hanyalah salah sesuatu yg harus diberikan bila ingin pasar kendaraan listrik berkembang pesat. Secara garis besar, menurut studi IAE, kebijakan yg mampu mendorong berkembangnya mobil listrik terbagi dalam empat kelompok besar: Pertama, kebijakan yg mendukung terhadap riset dan perkembangan (research & development) tertutama dalam pencarian inovasi-inovasi baru.
Kedua; kebijakan yg berorientasi pada aturan yg mendukung target pencapaian produsen (dalam hal produksi buat mencapai skala ekonomi produksi); Ketiga, dukungan kebijakan dalam hal insentif keuangan (bisa berupa pengurangan pajak maupun hal-hal yang lain misalnya dalam bunga kepemilikan mobil buat konsumen); Lalu kelompok keempat adalah hal-hal yang lain yg mendukung lingkungan tempat berkembangnya mobil listrik itu. Misalnya dengan menciptakan regulasi buat kota cerdas (smart city) yg didalamnya menekankan salah sesuatu pilar penilaiannya adalah smart energy.
Wujud kota cerdas sendiri yaitu habitat yg subur buat pertumbuhan kendaraan listrik. Di Indonesia, sejumlah institusi kini juga berlomba-lomba bagi melakukan inisiatif adanya kota cerdas itu. Paling tidak, dalam beberapa tahun belakangan Program ini diinisiasi Kementrian Komunikasi dan Informatika yg didukung Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pendayaan Aparatur Negara, Bappenas, serta Kantor Staf Kepresidenan, membuat gerakan 100 Smart City pada tahun 2018.
Untuk mendukung gerakan itu, Pemerintah ketika ini tengah menggodok Standar Nasional Indonesia (SNI) yg didalamnya juga mencakup bidang energi ketenagalistrikan, untuk kota yg dianggap sebagai salahsatu kota cerdas. Artinya, bila kota itu dianggap memenuhi kriteria ketersediaan listrik yg mencukupi, barulah dianggap sebagai Kota Cerdas. Sementara listrik yaitu ‘bahan bakar’ penting untuk kendaraan listrik.Singkatnya, Kota Cerdas yaitu habitat buat bertumbuhnya kendaraan listrik.
Baca juga: Jika Harga Sama, Mercy Yakin Konsumen Lebih Pilih Mobil Listrik
Mobil listrik e-tron dari AudiSPLU
Bila melihat pemaparan tersebut, regulasi buat mendukung kehadiran kendaraan listrik, telah semakin terbuka.Tetapi, kendaraan tanpa dukungan ketersediaan bahan bakar yg memadai, tentu menjadi percuma.Bisa-bisa mobil/motor canggih itu, cuma jadi pajangan belaka.
Menyadari hal itu, pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), kini tengah menyiapkan sedikitnya 1.000 stasiun pengisian listrik umum (SPLU) di segala Indonesia. Layaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yg dikelola PT Pertamina, jumlahnya kini mencapai lebih dari 5.000 SPBU yg tersebar di segala Indonesia.
Bila merujuk undang-undang ketenagalistrikan Nomor 30 tahun 2009, memang cuma PLN yg boleh menjual listrik ke masyarakat langsung.Sehingga buat mendirikan SPLU ini masih bergantung pada kemampuan dan kemauan perusahaan setrum negara tersebut.Namun, bukan mustahil bila PLN juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta bagi membangun SPLU dengan skema bisnis CODO (Company Own Dealer Operate) yg artinya, PLN yg memilik SPLU, namun dioperasikan oleh pihak swasta.
Embrio kerjasama ini sebenarnya telah dikerjakan oleh BMW pada akhir Mei lalu. Pabrikan otomotif Jerman yg telah memperkenalkan mobil listrik di Indonesia itu, dikabarkan tengah melakukan kerjasama dengan PLN buat membangun SPLU dengan teknologi yg sesuai dengan mobil-mobil listrik keluaran mereka.
BMW Group Indonesia memperkenalkan prototipe garasi khusus buat mobil listrik di International Motor Show (IIMS) 2018, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/4/2018). Garasi ini bisa menghasilkan listrik dari sinar matahari dan memiliki panel surya di bagian atapnya.Konsisten
Berkembangnya kendaraan listrik oleh sebagian besar kalangan, yaitu disrupsi yg mampu mengubah wajah industri otomotif dunia. Dalam laporan berjudul “Automotive Revolution-Perspective Towards 2030: How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry” yg dikeluarkan oleh McKinsey & Company (2016), menunjukkan sedikitnya ada 8 poin yg mengubah arah wajah industri otomotif dunia di masa mendatang. Salah satunya adalah mulai tercipta market-market baru sebagai dampak perkembangan teknologi.
Oleh sebab itu, kehadiran kendaraan listrik di Indonesia sepertinya memang tidak dapat dihindari lagi. Laporan Bloomberg New Energy Finance 2018 yg menyebutkan tahun 2040 total populasi mobil listrik dunia mampu mencapai 60 juta unit (baik listrik murni maupun hybrid ), bukan tidak mungkin salahsatunya disumbangkan oleh Indonesia.
Hal ini mengingat Indonesia telah lama menjadi incaran para pemain otomotif dunia buat dijadikan pasar yg potensial. Apalagi, setelah adanya insentif-insentif yg selalu digelontorkan oleh pemerintah seperti yg telah dijabarkan sebelumnya.
Selain mampu mendorong pasar kendaraan listrik, sebenarnya insentif-insentif tersebut dapat turut mendukung dan dimanfaatkan oleh industri otomotif nasional bagi bersaing dengan industri otomotif asing.
Namun begitu, seluruh jenis insentif yg diberikan tersebut, haruslah konsisten dijalankan oleh penerbit insentif dan regulasi itu sendiri.Perlu ada payung hukum yg mengikat agar kebijakan ini tidak mampu dianulir atau dibelokkan mesti pemegang kekuasaan berubah.Siapapun penguasa negeri ini, harus memegang komitmen buat tetap menjalankan regulasi yg telah ditelurkan.Hal ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mengingat isu industri otomotif nasional bukan sekali ini mengalami jalan buntu.
Niat bagi konsisten itu, ketika ini memang telah terlihat.Dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawal regulasi industri otomotif, mampu menjadi garda agar tetap konsisten. Namun demikian, bergantung pada KPK yg pengurusnya memiliki masa jabatan, masih belum cukup.Sehingga, saat masa jabatan pengurus KPK berganti, mampu saja arah KPK juga ikutan berubah.
Kalau itu yg terjadi, bukan mustahil, euphoria kendaraan listrik yg gencar disuarakan, nasibnya mampu seperti isu-isu yang lain dalam industri otomotif. Misalnya, saat 2014 lalu, isu mobil nasional juga digembar-gemborkan yg kemudian membuat heboh para pabrikan hingga konsumen. Seiring berjalannya waktu, mobil nasional yg diklaim murni buatan anak bangsa itu, hilang tiada bekas.
Kalau segala insentif dan regulasi perihal kendaraan listrik ini mengalami hal sama, niat mudik pakai kendaraan listrik, bisa-bisa cuma tinggal impian belaka.
Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com
