Banyumas Raya
Direktur Pengembangan Pitalebar Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Benyamin Sura, mengatakan, Indonesia masih harus banyak mengejar ketertinggalan bagi ketersediaan infrastruktur di remote area.
- Dirjen APTIKA sebut perlu terobosan percepat e-government
- Net1 Indonesia mulai bangun jaringan 4G LTE lewat kompetisi digital
- Kemkominfo dan ISP uji mencoba blokir gambar porno di Google
“Kita ada rencana pita lebar Indonesia, target-target yg harus dicapai ada disitu. Untuk fixed broadband memang butuh banyak inovasi dan kolaborasi dari seluruh pihak agar tingkat penetrasi yg masih 7,87 persen dapat ditingkatkan menjadi double digit seperti di seluler, jelas ketika acara LTE Conference di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (24/5).
Dikatakannya, ketika ini Pemerintah telah berinisiatif dengan membangun proyek palapa ring barat, tengah dan timur. Diharapkan operator dapat memaksimalkan kehadiran infrastruktur itu bagi menghadirkan ekonomi digital di remote area.
Menurut data dari Kominfo, capaian wilayah pedesaan yg telah tersentuh oleh jaringan internet pita lebar berbasis 3G mencapai 73.02 persen dari total 83.218 desa/kelurahan. Sementara buat cakupan jaringan 4G LTE, baru mencapai 55.05 persen saja.
Pemerintah sendiri mengharapkan pada tahun 2019 mendatang, 100 persen wilayah desa/kelurahan telah harus terjangkau jaringan 3G. Untuk semua wilayah kabupaten/kota yg berjumlah 514, pada tahun depan diharapkan telah harus 100 persen tercover oleh jaringan 4G LTE. Saat ini baru 64 persennya saja yg telah tercover.
Hal senada juga diutarakan, Anang Latif, Diretur Utama BP3TI. Ia engungkapkan, adanya Palapa Ring Barat, pembangunan jaringan internet di wilayah rural semestinya dapat dipercepat lagi.
Program penting BAKTI adalah BTS, Satelit multifungsi, Ekosistem, Penyiaran, Palapa ring, akses internet. Sebagai pengelola dana USO ada investasi yg dilakukan, pengelolaan dana hasil investasi tersebut digunakan buat penyiaran. Dibutuhkan satelit dengan cost per bandwidtnya yg berharga murah,” jelas Anang.
BAKTI bukan operator, kami menyediakan sistem atau skema yanda mampu digunakan dan bekerjasama oleh perangkat pemerintahan daerah, tutupnya. [ara]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
