PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp2,13 triliun atau 101,66 persen dari target yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2,096 triliun. Data tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, angka tersebut masih berstatus unaudited atau belum diaudit secara final per 31 Desember 2025.
Belanja Daerah Terserap 96,8 Persen
Selain pendapatan, pemerintah daerah juga melaporkan realisasi belanja daerah sepanjang 2025. Dari total anggaran belanja sebesar Rp2,15 triliun, realisasinya mencapai Rp2,08 triliun atau sekitar 96,80 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Bupati Fahmi mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 2025 yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 masih terdapat berbagai kekurangan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Fahmi.
Ekonomi Daerah Menguat
Capaian pendapatan daerah ini juga sejalan dengan membaiknya sejumlah indikator ekonomi di Purbalingga. Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 tercatat 6,36 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,55 persen.
Selain itu, angka kemiskinan juga menurun dari 14,18 persen pada 2024 menjadi 12,55 persen pada 2025, yang berarti sekitar 14.920 warga berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Pemerintah daerah berharap berbagai capaian tersebut dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kabupaten Purbalingga.
Bupati Fahmi juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan.
