Banyumas Raya
JAKARTA, – Direktur Eksekutif Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memastikan kesiapan semua logistik pemilihan, seperti ketersediaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya.
Titi berharap logistik pemilu juga tidak terlambat, tidak rusak dan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah.
“Jangan sampai masalah distribusi logistik pemilu justru mulai menghambat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta mampu memunculkan ruang kecurangan di dalam proses pemungutan suara Pilkada 2018,” kata Titi, dalam informasi resminya, Sabtu (23/6/2018) malam.
Di sisi lain, ia juga mengimbau KPU dan jajarannya bagi memastikan terjaminnya hak pilih warga negara di 171 daerah, agar bisa menyalurkan hak pilihnya secara adil, demokratis, dan aman.
Baca juga: Calon Kepala Daerah Diminta Tak Lakukan Pelanggaran di Masa Tenang
KPU beserta jajarannya, kata dia, harus menjalankan seluruh aturan dan pendekatannya dengan melayani pemilih. Hal itu agar siapa saja yg sudah memiliki hak suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku mampu menyalurkan suaranya dengan lancar.
Salah satunya adalah sosialisasi kepada penyelenggara hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Bahwa pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap dan telah mendapatkan formulir C 6 tak lagi wajib bagi memamerkan KTP elektronik atau surat informasi menjelang memberikan hak suara,” kata dia.
Ia pernah mengimbau penyelenggara harus memastikan validitas data pemilih dan memastikan tidak ada warga negara yg tercederai hak pilihnya.
Baca juga: Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Peringatkan soal Politik Uang
“Validitas data pemilih dan memastikan tak ada sesuatu pun warga yg tercederai hak pilihnya karena problem persoalan KTP elektronik. Kami menemui di Papua misalnya, perekaman KTP baru terjangkau 50 persen dari total penduduk, di dua daerah juga ada persoalan (perekaman),” kata Titi.
Titi berharap, KPU dan Bawaslu dapat mengawasi maraknya ujaran kebencian dan hoaks jelang pemilihan. Ia menilai, kedua hal tersebut mampu memberikan pengaruh yg cukup besar bagi menarik dukungan dan menjatuhkan pihak lawan.
“Karena kompetensinya semakin menentukan dan itu menjadi titik balik menang dan kalah. Jangan sampai itu memicu para kontestan menggunakan isu negatif, kabar bohong, ujaran kebencian, sebagai strategi pemenangan,” ujar Titi.
Baca juga: Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Patroli Cegah Kecurangan
Selain itu, KPU dan Bawaslu juga harus menyiapkan segala jajarannya hingga tingkat desa agar memiliki pandangan yg sama dalam pelaksanaan aturan pemilihan nanti.
Titi mengungkapkan, proses pemilihan terkadang terhambat akibat miskomunikasi antara jajaran KPU dan Bawaslu.
Seluruh jajaran KPU dan Bawaslu diharapkan menjaga integritas dan profesionalismenya. Titi mengakui, pihak calon, tim sukses dan parpol pendukung, dapat saja memberikan pengaruh tertentu buat mengintervensi jalannya pemilihan, demi menguntungkan calon tertentu.
“Jangan sampai kemudian, terjadi permainan yg dapat memicu konflik. Penyelenggara juga harus memastikan tak ada intimidasi dan tekanan terhadap pemilih,” kata dia.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
