Banyumas Raya
JAKARTA, – Kementerian Perhubungan mulai membagikan gratis 5000 jaket keselamatan secara bertahap kepada para operator kapal di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Pembagian tahap pertama dikerjakan pada Minggu (24/6/2018), di Dermaga Tigaras, Simalungun, Sumatera Utara.
Pada tahap pertama, Kemenhub membagikan 500 jaket.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menekankan jaket keselamatan yaitu salah sesuatu unsur utama dalam keselamatan pelayaran dan penyeberangan kapal.
Namun demikian, seringkali jumlah dan kualitas jaket tak memadai.
“Seringkali kalau dalam kejadian seperti ini (kecelakaan KM Sinar Bangun) melupakan unsur keselamatan,” jelas Budi dalam informasi resminya, Sabtu (23/6/2018).
Baca juga: Penumpang KM Sinar Bangun: Aku Ditolong Tuhan, Kapal Feri Datang Mendekat…
Oleh karena itu, ia berharap pembagian jaket keselamatan ini bisa mendorong para pelaku jasa penyeberangan maupun masyarakat bagi lebih peduli pada unsur keselamatan.
Budi juga menginstruksikan agar semua dinas perhubungan tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota buat memperketat pengawasannya terhadap aspek keselamatan dalam layanan transportasi.
Sebelumnya Kemenhub juga mulai mengeluarkan surat edaran ke dinas perhubungan (dishub) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Sebenarnya secara umum tata laksana (pelayaran) telah ada tetapi memang kami harus menekankan, sosialisasikan, dan mengajak segala stakeholder agar paham,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Posko Terpadu Kecelakaan KM Sinar Bangun di Dermaga Tigaras, Simalungun, Kamis (21/6/2018).
Baca juga: TNI Terjunkan Pasukan Katak Cari Korban KM Sinar Bangun
Budi mengakui baik dishub setempat dan pelaku pelayaran mengetahui tata laksana pelayaran. Namun mereka terkadang enggan melaksanakan aturan itu dengan baik.
Ia meminta pejabat pemerintah daerah dan dinas perhubungan terkait buat memperhatikan kelaikan dan aspek keselamatan kapal, seperti manifes hingga izin berlayar.
“Proses pendaftaran, pembuatan manifes, keharusan tak melampaui batas itu menjadi suatu bagian yg harus dan juga surat izin berlayar harus ada setiap pelayaran berlangsung,” kata dia.
Kemenhub juga mulai memperkuat pendidikan keselamatan untuk nahkoda. Sebab, nahkoda yaitu orang yg paling bertanggungjawab atas keselamatan di kapal.
Pemerintah juga tengah menanti pembangunan empat kapal dengan ukuran 300 gross tonnage (GT).
Saat ini pemerintah sedang membangun 1 kapal, sementara 1 kapal lainnya menyusul. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry juga mulai membuat 1 kapal lagi.
Sejumlah pelaku usaha juga mulai mendukung pembangunan beberapa kapal lainnya melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
Jika telah selesai, kelima kapal itu mulai digunakan bagi mendukung operasional penyeberangan dan pariwisata di Danau Toba.
Dengan daya tampung lebih besar, kapal-kapal itu mampu menggantikan kapal-kapal ilegal di sekitar danau.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
