Disdikbud Jateng Larang Sekolah Gelar Study Tour, Bandel Siap Disanksi

Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah, menyebutkan larangan sekolah negeri di bawah kewenangannya, seperti SMK dan SMA, menggelar study tour tertuang dalam nota dinas nomor 421.7/00371/SEK/III/2024. Bagi sekolah yang melanggar aturan itu, pihaknya pun siap memberi sanksi tegas.

“Secara kurikulum juga tidak ada sekolah mewajibkan piknik, meskipun itu [piknik] sudah mengakar dan menjadi budaya sejak dulu. Maka, nota ini dikeluarkan untuk penegasan kembali seusai kejadian itu [kecelakaan maut bus di Subang],” ujar Uswatun kepada Solopos.com, Selasa (14/5/2024).

Uswatun menerangkan pelarangan study tour oleh sekolah juga tak sebatas hanya bisa menimbulkan bahaya seperti kecelakaan bus. Namun, study tour bisa berpotensi adanya penyimpangan anggaran oleh pihak sekolah.

“Karena itu [piknik] profit sekolah. Terus piknik dampaknya tidak signifikan untuk kegiatan pembelajaran, tidak bisa meningkatkan PAD [pendapatan asli daerah] provinsi [Jateng], ditambah banyak kasus kecelakaan, dan ketika terjadi [kecelakaan] sekolah sulit bertanggung jawab,” ungkapnya.

Kendati melarang study tour, Disdik Jateng tidak melarang sekolah yang ingin melakukan pembelajaran di luar sekolah. Namun dengan catatan, pihak sekolah harus mampu mengelola anggaran biaya baik melalui bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional pendidikan (BOP).

“Untuk belajar di luar [sekolah] boleh, di SMA ada outing class, misal di museum, Kota Lama, atau objek wisata yang masih ada kaitannya dengan pembelajaran. Terus SMK ada program praktik kerja industri. Namun, malapraktiknya sering digunakan untuk piknik,” tegas Kepala Disdikbud Jateng ini.

Oleh karena itu, Disdik Jateng bakal menindak secara tegas sekolah yang bandel atau nekat melaksanakan study tour. Bahkan pada 2024 ini, pihaknya mengaku telah membatalkan agenda study tour sejumlah sekolah.

“Memang masih ada [sekolah nekat menggelar study tour]. Kalau ketahuan kita hentikan, tak perlu saya sebutkan sekolah mana tapi ada beberapa. Kalau telanjur berangkat dan ketahuan, ada pembinaan untuk kepala sekolah, harus kembalikan arus keuangan transparan detail sampai nol. Kemudian ada punishment kepada kepala sekolah yang harus tanggung jawab,” terangnya.