Banyumas Raya
JAKARTA, – Direktur Eksekutif Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan, masa kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2018 sudah berakhir Sabtu (23/6/2018).
Oleh karena itu, ia meminta kepada calon kepala daerah tidak melakukan pelanggaran selama masa tenang yg berlangsung pada Minggu (24/6/2018) hingga Selasa (26/6/2018).
” Masa tenang memiliki potensi kerawanan pelanggaran pilkada, terutama dari tim pasangan calon, tim sukses, atau tim kampanye, termasuk simpatisan ataupun relawan,” kata Titi, dalam informasi resminya, Sabtu malam.
Berbagai pelanggaran itu seperti alat peraga kampanye yg masih terpasang melampaui batas waktu yg ditentukan merupakan H-1 pemilihan, pengerahan pemilih, politik uang, hingga potensi terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih dalam menentukan pilihan di dalam pemilihan kepala daerah.
Baca juga: Kemendagri Dukung Wacana Libur Pilkada Serentak 27 Juni 2018
“Oleh sebab itu, kerawanan ini tak boleh terjadi, dan kepada segala elemen pasangan calon kepala daerah yg berkontestasi di dalam pemilihan kepala daerah 2018 bagi mampu menahan diri agar tak terjadi praktik pelanggaran dalam bentuk apapun,” kata Titi.
Titi berharap, semua pengawas pemilu dan aparat penegak hukum pilkada lainnya, proaktif dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran yg terjadi di masa tenang menjelang pemungutan suara.
“Serta memberikan jaminan perlindungan hak pilih untuk warga negara, serta mengawal proses pemilihan kepala daerah berjalan secara damai, adil, dan demokratis,” kata dia.
Titi juga mengingatkan agar semua peserta pilkada menjalankan kompetisi secara sehat pada Pilkada Serentak 2018. Hal itu bagi menciptakan proses pemilihan yg bermartabat.
“Kompetisi mulai kompetitif kalau segala peserta pemilihan menerapkan nilai-nilai berkompetisi yg jujur, sportif, dan patuh pada aturan main yg ada,” ujar Titi.
Titi berharap, mereka juga saling mengawasi demi terciptanya persaingan sehat di antara para calon. “Kalau itu seluruh dikerjakan peserta pemilihan, maka dapat dipastikan pilkada mulai berjalan damai, berintegritas, dan demokratis,” kata dia.
Baca juga: Kemendagri: Pendanaan Pilkada Serentak Sudah Clear
Para calon diharapkan tak memakai cara-cara buruk, seperti menyebarkan berita bohong, fitnah, hingga ujaran kebencian, cuma sekadar mendapatkan sentimen dan simpati pemilih.
“Selain itu, praktik politik uang sungguh merendahkan dan mencederai mutu demokrasi kita. Dampaknya merusak, tak cuma jangka pendek, tetapi juga jangka panjang,” ujar dia.
Calon kepala daerah diminta tidak merusak nalar pemilih dan penyelenggara pemilu dengan upaya membeli suara dan integritas pemilih maupun penyelenggara.
“Selain itu, tak ada demokrasi dengan kekerasan, maka timses, tim kampanye, dan pasangan calon, jangan gunakan cara-cara yg mengintimidasi maupun mengancam pemilih,” kata dia.
“Mari wujudkan pilkada damai, pilkada yg menghargai nilai-nilai kemanusiaan kami buat bebas dan merdeka dalam menentukan pilihan,” sambung dia.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
