PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi

oleh -55 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

JAKARTA, – Ketua Fraksi PPP di MPR RI Arwani Thomafi mengatakan, wacana amandemen terbatas UUD 1945 tak mengagendakan MPR sebagai lembaga tertinggi sehingga mampu kembali memilih presiden dan wakil presiden.

Arwani mengatakan, wacana amandemen terbatas UUD 1945 cuma buat menghidupkan kembali GBHN.

“Ini enggak ada soal pemilihan presiden, itu enggak ada sama sekali. Tidak ada dalam benak pikiran kalian dan buat MPR yg ada hanya GBHN di dalam istilah itu jadi pokok-pokok haluan negara,” kata Arwani ketika dihubungi , Jum'at (23/8/2019).

Baca juga: Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112'); });

Arwani juga mengatakan, seluruh fraksi belum menyepakati buat mengamandemen terbatas UUD 1945 buat memasukan GBHN. Sebab, GBHN itu masih perlu dikaji lebih lanjut.

Bahkan, kata dia, meeting gabungan pimpinan MPR terkait rencana amandemen terbatas UUD tersebut kemungkinan mulai ditunda.

“GBHN itu dihidupkan seperti apa, itu baru dalam diskusi. Bahkan, dalam meeting gabungan yg dijadwalkan tanggal 28 kalian minta diundur, teman-teman dalam badan pengkajian masih mendiskusikannya,” ujar dia. 

Arwani menyampaikan, konsep GBHN itu sendiri harus betul-betul dipastikan oleh anggota MPR.

Menurut dia, pertemuan terakhir tim sinkronisasi bersama badan kajian MPR merekomendasikan agar pokok-pokok GBHN didalami kembali oleh pimpinan MPR periode berikutnya.

“Dalam meeting tim sinkronisasi dengan badan kajian MPR kemarin di Surabaya memamg sebagian fraksi merekomendasikan terkait dengan pokok-pokok haluan negara ini agar pandalaman lagi di MPR di periode yg mendatang,” papar Arwani. 

Baca juga: Lewat Amandemen UUD 1945, Indonesia Jangan Dikembalikan ke Masa Lalu

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo khawatir amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dilakukan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR,” kata Jokowi dalam acara Satu Meja di TV, Rabu (21/8/2019).

Jokowi pun menegaskan bahwa ia mulai menjadi orang yg pertama kali menolak seandainya presiden dipilih kembali oleh MPR. Jokowi ingin agar presiden dan wakil presiden tetap dipilih segera oleh rakyat.

“Karena aku adalah produk dari pilihan segera oleh rakyat,” kata Jokowi.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca

No More Posts Available.

No more pages to load.