Perludem Sebut Peserta Pemilu 2019 Tak Jujur Laporkan Dana Kampanye

oleh -75 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

JAKARTA, – Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai, ada ketidakjujuran peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanyenya pada Pemilu 2019.

“Hal ini berangkat dari realitas kampanye yg dikerjakan oleh peserta pemilu, kemudian dibandingkan dengan laporan dana kampanye yg disampaikan kepada KPU,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Menurut Titi, ketidakjujuran peserta pemilu ini disebabkan belum maksimalnya lembaga pengawas pemilu.

Pengawas pemilu milik otoritas penuh buat mengawasi segala kegiatan kampanye. Seharusnya, pengawas melakukan peran signifikan bagi menguji apakah pembiayaan dana kampanye yg dilaporkan sesuai dengan realisasi atau tidak.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112'); });

Baca juga: KPU Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye dari KAP

persoalan yang lain yg menyebabkan peserta pemilu tak jujur adalah belum detailnya regulasi terkait dengan siapa saja yg menjadi peserta pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, caleg bukanlah peserta pemilu. Peserta pemilu merujuk pada partai politik.

Padahal, fakta di lapangan menunjukan bahwa kampanye lebih banyak dikerjakan caleg daripada parpol

“Kondisi ini yg membuat upaya buat menciptakan akuntabilitas dana kempanye menjadi semakin berat,” ujar Titi.

Hal ini bukan kali pertama terjadi, melainkan telah menjadi masalah mendasar sejak pemilu-pemilu sebelumnya.

Baca juga: KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Atas masalah tersebut, Perludem merekomendasikan sejumlah hal.

Pertama, penegakan hukum yg tegas oleh pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu.

Bawaslu harus bisa membandingkan laporan dana kampanye dengan aktivitas kampanye di lapangan yg dikerjakan peserta pemilu.

Kedua, harus ada konsistensi antara pengaturan siapa yg menjadi peserta pemilu, mengacu pada kewajiban melaporkan dana kampanye.

“Sanksi pidana mesti dikurangi dalam kerangka penegakan hukum pemilu. Selain tak efektif dan tak memberikan efek jera, prosesnya panjang serta tak dapat memberikan daya cegah terhadap kecurangan peserta pemilu,” kata Titi.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca

No More Posts Available.

No more pages to load.