Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Bermasalah, Masyarakat Rugi

oleh -169 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

JAKARTA, – Direktur Eksekutif Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan sikap pemerintah yg meminta KPK menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah.

Menurut dia, hal tersebut mulai berdampak besar ke depan. Terutama buat masyarakat yg terbuka peluang memilih calon bermasalah.

“Penundaan proses hukum atas calon-calon bermasalah mulai merugikan pemilih,” ujar Titi kepada , Senin (12/3/2018) malam.

(Baca juga: Pemerintah Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Para Calon Kepala Daerah)

 

Titi mengatakan, semestinya pemerintah tak perlu gelisah melihat gerakan penegakan hukum yg dikerjakan KPK.

Sebab, hampir tak mungkin KPK memproses hukum seseorang tanpa alat bukti yg kuat. Kalaupun melihat ada kejanggalan, ada mekanisme praperadilan yg mampu ditempuh.

Dari perspektif pemilih, kata dia, jauh lebih diuntungkan seandainya proses hukum semakin cepat dikerjakan terhadap calon kepala daerah.

“Sehingga mampu jadi referensi pendidikan pemilih sebagai pertimbangan dalam memakai hak pilih,” kata Titi.

Dengan adanya keterangan bahwa calon kepala daerah di tempatnya bermasalah, calon pemilih dapat mempertimbangkan alternatif calon yang lain bagi dipilih. Titi mengatakan, tidak seorangpun yg ingin dipimpin kepala daerah yg koruptif.

(Baca juga: Pemerintah Nilai Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Ganggu Pilkada)

Jika muncul kekhawatiran penegakan hukum itu mulai membuat gaduh, ia menyebut alasan itu subjektif. Ia meyakini masyarakat justru terselamatkan karena diberi petunjuk bahwa calon tersebut bermasalah.

“Ketimbang proses hukum ditunda, dahulu mereka terpilih, dan akhirnya malah tak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah,” kata Titi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411'); });

Akibat penundaan penanganan masalah itu, kata Titi, kerugian yg ditimbulkan mulai berlipat. Selain masyarakat yg rugi, negara juga rugi karena sudah mengeluarkan biaya besar bagi menyelenggarakan proses pemilihan.

Ternyata, hasil yg diperoleh tak bisa bekerja sesuai tanggungjawab yg dibebankan padanya.

“Publik sangat senang dengan penegakan hukum oleh KPK dan sangat mengapresiasi,” kata Titi.

Sebelumnya, pemerintah menyikapi pernyataan KPK yg menyatakan ada dua calon peserta pilkada yg hampir menjadi tersangka. Hal itu dibahas dalam meeting koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meminta KPK menunda sementara penegakan hukum terhadap calon kepala daerah.

(Baca juga: Calon Kepala Daerah Akan Jadi Tersangka, KPU Tak Mau Ikut Campur Urusan KPK)

 

“Kalau telah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kita dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda lalu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto.

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru mulai berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga dapat dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yg telah terdaftar bukan lagi cuma sekadar pribadi, tapi telah menjadi punya partai dan punya masyarakat sebagai pendukungnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai mulai berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yg mewakili para pemilih.

TV Sebelumnya ia pernah menyatakan ada sejumlah calon kepala daerah terindikasi kuat terlibat korupsi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112'); });

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca