Perhatikan Syarat Dan Dasar Hukum Untuk Daftar Kendaraan Baru

oleh -69 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

JAKARTA, – Setiap kendaraan bermotor baru, wajib melakukan registrasi dan identifikasi di masing-masing Samsat. Usai itu, mobil atau sepeda motor mulai mendapatkan BPKB dan STNK sesuai dengan data yg diajukan oleh sang pemilik.

Aturan seperti itu telah diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No.5 tahun 2012, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Kasubdit Regident Polda Metro Jaya AKBP Sumardji, mengatakan, dasar hukum tersebut yg harus dipatuhi oleh masing-masing pemohon. Selanjutnya, bagi mendapatkan BPKB dan STNK harus memenuhi persyaratan lain.

Baca juga: Cara Blokir Nama di STNK Usai Jual Kendaraan

“Jadi syarat ini mutlak buat siapa pun, tak ada pembeda antara mobil mewah atau mobil biasa saja. Tidak ada pembeda juga antara orang kaya atau orang miskin,” ujar Sumardji kepada , Selasa (29/1/2019) malam.

Syarat yg harus dipenuhi pemohon, berdasarkan aturan adalah sebagai berikut:

Ketentuan :

1. (Pasal 64 UU No. 22 Tahun 2009) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.

2. (Pasal 44 huruf b perkap No. 5 Tahun 2012 ) salah sesuatu persyaratan pendaftaran kendaraan baru: Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

*1. buat perorangan*, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kuasa bermeterai cukup untuk yg diwakilkan oleh orang lain;

*2. buat badan hukum, terdiri atas:*
a) surat kuasa bermeterai cukup, memakai kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yg bersangkutan;
b) fotokopi KTP yg diberi kuasa;
c) surat informasi domisili; dan
d) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yg dilegalisasi;

*3. bagi instansi pemerintah, terdiri atas:*
a) surat kuasa bermeterai cukup, memakai kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yg bersangkutan; dan
b) melampirkan fotokopi KTP yg diberi kuasa;

“Adapun terkait dengan data identitas yg tercantum di dalam KTP adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” ucap Sumardji.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca