Organda DKI Kritisi Tindakan Menhub

oleh -191 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

Jakarta, – Ribuan pengemudi angkutan berbasis aplikasi online berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018). Mereka menuntut pemerintah menolong mereka berdiskusi dengan perusahaan pengembang aplikasi bagi merasionalkan tarif.

Pasca-unjuk rasa tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan selama ini pemerintah kesulitan mengatur transportasi online. Pasalnya perusahaan aplikasi tak terdaftar sebagai perusahaan transportasi. Budi menyatakan Kemenhub mulai melakukan berbagai kajian agar perusahaan penyedia aplikasi transportasi online mampu diregulasi.

Pernyataan Budi ini mendapat kecaman dari Organisasi Angkutan Darat ( Organda) DKI Jakarta. Mereka menilai Pemerintah bersikap plin-plan dalam mengatur keberadaan angkutan berbasis aplikasi ini.

“Pernyataan Menhub yg menyatakan sulit mengatur transportasi online sungguh sangat memprihatinkan sekali. Kok bisa-bisanya seorang Menteri Perhubungan yg diangkat dengan melakukan Sumpah Jabatan sekarang menyampaikan sulit mengatur,” kata Shafruhan dalam informasi tertulis kepada , Minggu (1/4/2018).

Baca juga : Menhub Akui Kesulitan Atur Perusahaan Aplikasi Transportasi Online

Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah menolong buat berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif./GARRY ANDREW LOTULUNG Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah menolong buat berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.

Menurut Shafruhan, pemerintah seharusnya dapat bertindak tegas terhadap angkutan online yg melanggar aturan, terutama mengenai tarif atas dan bawah. Acuannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 hasil revisi PM 32 dan PM 26 yg diterbitkan oleh Budi. 

Shafruhan kemudian mencontohkan ucapan Budi yg pernah berjanji menindak tegas taksi online yg melanggar UU LLAJR dan Permenhub 108 tahun 2017. Namun janji itu dianggap tak dilaksanakan sampai dengan ketika ini.

Baca juga : Perusahaan Aplikasi Transportasi Online Akan Dapat Perlakuan Khusus

“Saat ini kalian ditunjukan kualitas pemimpin bangsa yg plin-plan. Semua produk UU dan aturan telah sangat jelas, tetapi tak bisa dilaksanakan. Jadi apanya yg sulit diatur? Ini seluruh karena ketidaktegasan aparat pemerintah dalam menegakkan aturan,” ucap Shafruhan.

Menhub Budi Karya Sumadi ketika memberikan informasi terkait PM 108 di kantornya, Senin (2/4/2018)/Yoga Hastyadi Widiartanto Menhub Budi Karya Sumadi ketika memberikan informasi terkait PM 108 di kantornya, Senin (2/4/2018)

Saat ditemui di Kantor Kemenhub, Senin (2/3/2018), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyatakan, Permenhub 108 mulai tetap berlalu meskipun ketika ini sedang dikerjakan revisi terhadap sejumlah pasal. Budi menyatakan angkutan mesti tunduk pada seluruh aspek yg dimuat dalam aturan tersebut.

“PM 108 itu satu-satunya legitimasi driver online dalam operasional. Jadi tak ada pencabutan, pembatalan dan pembekuan,” kata Menhub.

Rencananya dalam waktu dekat, Kemenhub mulai mengumpulkan para pemangku kepentingan, perwakilan Kemenkominfo, serta perusahaan pengembang aplikasi buat berdiskusi. Salah sesuatu topik yg mulai dibahas adalah soal niat Kemenhub buat mengubah status perusahaan pengembang aplikasi penyedia angkutan online, dari perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112'); });

Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca