Kendaraan Dinas Dan Umum Masih Konsumsi Solar Berkualitas Rendah

oleh -65 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

JAKARTA, – Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) yg peduli terhadap pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta menyinggung kendaraan umum dan dinas operasional pemerintah yg masih memakai bahan bakar berkualitas rendah. Padahal, telah ada aturannya bahwa kendaraan umum dan kendaraan dinas operasional pemerintah wajib memakai bahan bakar ramah lingkungan.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB, menyebutkan bahwa ketika ini masih banyak kendaraan umum dan ASN yg memakai Solar 48. Pria yg akrab disebut Puput tersebut juga menyampaikan bahwa seluruh bus di DKI Jakarta masih pakai Solar 48.

Baca juga: Polisi Harus Gelar Razia Emisi bagi Menekan Polusi

“Tempo hari waktu kalian sarankan pakai BBG (Bahan Bakar Gas), kan harganya murah cuma Rp 3.100 per liter. Mereka nggak mau, mereka kembali lagi ke Solar,” ujar Puput, ketika diskusi bertema “Pengendalian Pencemaran Udara Terganjal Kualitas BBM” di sekretariat KPBB, Sarinah, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Padahal, di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi pasal 53 ayat 1, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memakai bahan bakar ramah lingkungan.

Selanjutnya, ayat 2 juga menjelaskan, bahan bakar ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa bahan bakar gas, listrik, hybrid, biofuel atau bahan bakar minyak berstandar paling sedikit euro-3.

Baca juga: Sudah 15 Tahun, Perpanjang STNK Harus Uji Emisi Masih Wacana

Petugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi macam minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat akan diberlakukan Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah yang lain dengan melarang pembelian pada malam hari.TRIBUNNEWS/HERUDIN Petugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi macam minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat akan diberlakukan Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah yang lain dengan melarang pembelian pada malam hari.

“Di Perda itu, yg dikatakan bahan bakar ramah lingkungan adalah bahan bakar yg setara dengan standar Euro 3 merupakan Pertadex. Tapi Pertadex kan harganya Rp 11.700, dibanding Solar 48 yg harganya Rp 5.100, mereka keberatan,” kata Puput.

Puput menambahkan, harusnya kalau keberatan, sebaiknya beralih ke BBG. Alasan, dua operator angkutan umum, katanya jarak tempuh atau tingkat keekonomian BBG itu lebih rendah dari Solar.

“Itu betul, tetapi kalau dihitung unit cost per kilometernyam tetap saja memakai BBG lebih murah,” ujar Puput.

Puput menjelaskan, sesuatu liter Solar itu katanya dapat menempuh 2,3 km. Kalau BBG cuma 1,7 km. Tapi secara harga terpaut jauh. Sekarang tinggal dikalikan saja. Harga BBG per kilometernya masih jauh lebih murah dibanding pakai Solar 48.

Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca

No More Posts Available.

No more pages to load.