KPK Pastikan Tak Ada Kerugian Negara Pada Kasus Restitusi Pajak PT WAE

oleh -69 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

JAKARTA, – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, tak ada kerugian negara dalam masalah restitusi pajak yg melibatkan sebuah perusahaan berinisial PT WAE yg bergerak di bidang penjualan mobil merk Jaguar, Land Rover, dan Mazda.

“Ini kasusnya beda. Ini bukan masalah kerugian negara. Kalau kerugian negara kan harus dihitung dulu. Ini suap kasusnya. Jadi enggak ada kerugian negara,” ujar Saut seusai konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Justru, lanjut Saut, negara harus tetap membayarkan kelebihan pajak perusahaan tersebut.

“Alih-alih perusahaan sebagai wajib pajak membayar pajak ke negara, dalam perkara ini, justru ditemukan negara yg harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan,” ujar Saut.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112'); });

Baca juga: Kronologi Bos Dealer Jaguar Suap 4 Pegawai Pajak

Diketahui, Komisaris PT WAE Darwin Maspolim diduga menyuap empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Keempatnya awalnya ditugaskan buat memeriksa pajak PT WAE.

Keempat penerima suap, yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Hadi Sutrisno, Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari dan Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M. Naim Fahmi.

“Tersangka DM, pemilik saham PT WAE, diduga memberi suap sebesar Rp 1,8 miliar bagi YD, HS, JU dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE,” kata Saut.

Suap ditujukan agar jumlah restitusi pajak yg harus dikembalikan negara lebih besar daripada yg terutang. Caranya adalah dengan merekayasa nota.

Baca juga: Bos Dealer Jaguar Suap Pegawai Pajak Rp 1,8 Miliar, 5 Orang Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, Darwin sebagai pihak penyuap disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, empat tersangka yang lain yg menjadi pihak penerima disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca

No More Posts Available.

No more pages to load.