Banyumas Raya
Jakarta -Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Besar IDI, Prasetyo Widhi Buwono, menyampaikan program JKN yg berupaya menanggung segala aspek layanan kesehatan dihadapkan pada tantangan ketersediaan obat yg terbatas.
“Dalam menangani tantangan yg sedang dihadapi, kalian memerlukan reformasi sistem kesehatan yg turut mendorong perbaikan dan layanan kesehatan,” jelas Prasetyo di acara diskusi media bertajuk Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien yg diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Kantor Pusat PB IDI, Jakarta, Senin, (25/03/2019).
Sementara Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menekankan pentingnya penyempurnaan pengelolaan BPJS Kesehatan meski secara regulasi Rumah Sakit Swasta tak diwajibkan berpartisipasi.
Namun demikian peran mereka tetap menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program JKN di Indonesia.
Wakil Ketua Umum ARSSI, Noor Arida Sofiana, mengangkat dua persoalan yg dihadapi Rumah Sakit Swasta terkait kecepatan dan ketepatan pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan yg dinilai cukup lambat.
“Masih terdapat cukup banyak tunggakan pembayaran obat sehingga Rumah Sakit harus bertahan dengan pembayaran tagihan tertunda yg pada gilirannya mengganggu arus kas kami”, ujar Noor Arida.
Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai tantangan yg dihadapi BPJS Kesehatan mendorong kekosongan obat di Rumah Sakit. Belum lagi tidak jarang obat yg diperlukan terlambat datang. Sedangan layanan kesehatan berkaitan pada kepentingan masyarakat luas.
“Kondisi ini semestinya tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap bisa timbul sinergi yg baik dalam implementasi JKN yg nantinya mulai disempurnakan,” tambah Noor Arida.
Pentingnya keterlibatan semua pemangku kebijakan dalam penyempurnaan program JKN turut disampaikan oleh Daeng M. Faqih, Ketua Umum Pengurus Besar IDI.
Dia berharap akar permasalahan yg dihadapi ketika ini mampu cepat diatasi mengingat semua pemangku kepentingan sudah bertemu bagi mendapatkan solusi yg paling tepat.
Menurutnya, dengan sumber daya pendanaan yg memadai maka hal ini bisa ditangani secara saksama dan diselesaikan melalui cara yg baik.
“Bila pendanaan mampu ditangani dengan baik, secara berangsur kalian mampu memperbaiki sistem pelayanan yg ada. Perbaikan cukup mendesak karena penyedia layanan kesehatan dan dukungan obat turut dirugikan,” papar Daeng.(tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com
BanyumasRaya.com
