Jika DPR Tak Selesaikan Revisi UU Tipikor, Pemerintah Diharapkan Terbitkan Perppu

oleh -40 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

JAKARTA, – Guru Besar Hukum Pidana UGM Eddy Edward Omar Sharif Hiariej menilai, seandainya Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 tidak menyelesaikan revisi UU Tindak Pidana Korupsi, sebaiknya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Hal itu disampaikan Eddy dalam seminar “Urgensi Pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

“Kalau dapat Perppu. Ini selalu terang saja, kalian ingin UU Tipikor ini selesai pada periode Dewan Perwakilan Rakyat ketika ini. Namun, seandainya tidak, maka mulai susah meratifikasi UU Tipikor karena Dewan Perwakilan Rakyat periode yg baru mulai membahas ulang lagi revisi yg sedang dilakukan,” ujar Eddy.

Baca juga: KPK Minta Dewan Perwakilan Rakyat Percepat Pembahasan UU Tipikor

Ia memprediksi, Dewan Perwakilan Rakyat periode ini tidak mulai menyelesaikan revisi UU Tipikor. Dengan adanya Perppu, menurut dia, mampu menjadi solusi bagi mengoptimalisasi peran KPK, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

“Akan berlarut-larut seandainya dibahas ulang lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode yg baru. Saya kira tak ada salahnya lewat Perppu dan KPK harus bersiap diuji oleh MK,” kata dia.

Sementara itu, Wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengungkapkan, optimalisasi UU Tipikor dapat melalui Perppu.

Akan tetapi, hal itu tergantung keputusan Presiden Joko Widodo apakah menilai korupsi ketika ini telah dalam kondisi genting atau tidak.

“Apakah Presiden menganggap korupsi ini genting atau tidak. Jika iya, korupsi menjadi musuh bersama, dapat saja Presiden keluarkan Perppu,” ucap Laode.

Baca juga: Ketua KPK: Pemerintah Kalau Mau Tinggalkan Landasan yg Baik, Revisi UU Tipikor

Meski demikian, menurut Laode, hingga ketika ini KPK masih mengusahakan opsi optimalisasi UU Tipikor melalui percepatan revisi oleh DPR.

Ia mengatakan, UU Tipikor ketika ini belum menjerat segala tindak pidana korupsi yg ada di Indonesia.

KPK telah beberapa kali mendapatkan evaluasi dari Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Evaluasi pertama dari perwakilan Inggris dan Jepang.

Kedua dari Ghana dan Yaman. Dari beberapa putaran evaluasi tersebut, Laode menyebut tak ada perubahan UU Tipikor di Indonesia.

“Evaluasinya adalah pertama, UU Tipikor kami belum memasukkan dua tindak pidana korupsi dari negara yang lain yg dianggap korupsi. Misalnya memperkarya diri sendiri dengan tak sah, suap menyuap di sektor swasta, dan pengembalian aset, serta menyuap pejabat publik asing,” kata Laode.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112'); });

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca