Fadli Zon: Wacana Amandemen UUD Jangan Jadi Kepentingan Sesaat

oleh -47 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

JAKARTA, – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, banyak hal yg harus dicermati sebelum menetapkan buat amandemen terbatas UUD 1945. Fadli mengingatkan, agar wacana amandemen UUD 1945 tak sebatas bagi memuluskan kepentingan kelompok tertentu.

“Kalau mau amandemen, harus dikaji dengan cermat, jangan cuma buat kepentingan sesaat. Kalau buat kepentingan sesaat atau kelompok, ini merugikan rakyat,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Fadli menilai, amandemen UUD 1945 yg pernah dikerjakan bermasalah dari sisi subtansi dan prosedur. Akibatnya, Indonesia hampir memiliki naskah UUD 1945 yg baru.

“Dari susbtansi itu naskah aslinya (UUD 1945) memang dihilangkan, ini jadi masalah, dan penjelasan dihilangkan atau naskah aslinya dirombak, dan kalian hampir memiliki naskah UUD yg baru,” ujarnya.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112'); });

Baca juga: PDI-P Ingin Pimpinan MPR Mendatang Dukung Usulan Amandemen Terbatas

Fadli mengatakan, seluruh pihak harus mengkaji sejauh mana urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Ia berpendapat, amandemen mampu dikerjakan dengan mengembalikan UUD 1945 ke versi asli terlebih dahulu.

Setelah itu, dimasukkan adendum-adendum dari hasil amandemen UUD 1945 yg pertama hingga keempat. Lalu, menyiapkan hal-hal yg mulai diamandemen berikutnya.

“Kalau mampu sekaligus aja, kalian kembalikan dahulu (UUD 1945 versi asli) dulu adendum dari hal-hal yg udah diputuskan di amandemen 1sampai 4, dahulu hal apa yg mulai dikerjakan di amandemen berikutnya dengan bentuk adendum,” tuturnya.

Baca juga: PDI-P Usul Amandemen Terbatas UUD 1945 agar MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Fadli mengatakan, wacana amandemen UUD 1945 perlu dibicarakan karena mulai berdampak pada semua kehidupan masyarakat. Fadli juga mendukung, amandemen terbatas UUD 1945 buat memutuskan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi dan memutuskan GBHN.

“Kalau GBHN bagus ya, karena ada pertanggung jawaban presiden terhadap program-program yg telah disepakati bersama dan arah bangsa ditentukan bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDI-P) merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 buat memutuskan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca

No More Posts Available.

No more pages to load.