UU PDP Belum Sah, Penyalahgunaan NIK Dan KK Tetap Diproses Hukum

oleh -181 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum dibahas bersama secara formal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal aturan tersebut dinilai telah sangat mendesak.

Apalagi, baru-baru ini ada masalah penyalahgunaan data NIK dan KK dalam proses registrasi kartu SIM prabayar. Salah sesuatu korbannya adalah pelanggan Indosat Ooredoo yg mengaku NIK-nya terdaftar di 50 nomor SIM prabayar tidak dikenal.

Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo), Rudiantara mengatakan, sedang mencari solusi terbaik bagi masalah penyalahgunaan seperti ini. Masyarakat diminta turut aktif dengan melapor ke operator telekomunikasi seandainya merasa data KK dan NIK-nya dieksploitasi.

“Sudah dibicarakan dengan teman-teman kepolisian. Tunggulah, kalian lagi pertemuan selalu dengan penegak hukum,” kata Rudiantara, Selasa (14/3/2018) di Jakarta.

2 UU dijadikan dasar sanksi sebelum RUU PDP ditetapkan

Meski RUU PDP masih berproses, bukan berarti praktik penyalahgunaan data pribadi seseorang ditolerir. Rudiantara mengatakan, ada beberapa UU yg mampu dijadikan pegangan buat menjerat oknum tidak bertanggung jawab.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-605665684349116116-411’); });
Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara memberikan informasi kepada waratwan di AMbon, Kamis (8/3/2018)Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara memberikan informasi kepada waratwan di AMbon, Kamis (8/3/2018)

Pertama adalah UU Administrasi Kependudukan yg diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelanggar UU tersebut mampu dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan atau denda Rp 25 juta.

Kedua adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di bawah Kominfo. Sanksi pelanggarannya lebih berat, yakni penjara hingga 6 tahun dan atau denda mencapai Rp 2 miliar.

“Selama belum ada UU PDP, penyalahgunaan tetap dapat diproses hukum. Tetapi pemerintah kan ingin proses hukum yg mendidik, sifatnya mengingatkan terlebih dahulu. Tidak boleh yang berasal penegakan hukum,” kata menteri yg kerap disapa Chief RA itu.

Pemerintah dan parlemen sama-sama sepakat bahwa RUU PDP harus langsung disahkan. Masih ada dua polemik yg menjadi penghalang, semisal banyaknya RUU yang lain yg mengantre di DPR, belum ada harmonisasi antar-kementerian, serta belum ada tuntutan yg gencar dari masyarakat bagi langsung mengesahkan UU ini.

Baca juga: 3 Faktor yg Bikin UU Perlindungan Data Pribadi Belum Disahkan

“Kami mulai dorong terus,” ujar Rudiantara.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://tekno.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca