Sebar Hoaks Termasuk Melanggar Hukum Di Malaysia, Bisa Dipenjara 6 Tahun

oleh -121 views
Cloud Hosting Indonesia

Banyumas Raya

– Pemerintah Malaysia akan bertindak tegas menghadapi hoaks atau berita palsu/bohong. Mereka kini telah memiliki “senjata” yg bisa menjebloskan para penyebar berita bohong ke dalam penjara.

Pekan dulu pemerintah Malaysia membuat Rancangan Undang-Undang yg mengatur hukuman pidana buat yg orang terbukti menyebarkan berita palsu. Kemudian pada Senin (2/4/2018) kemarin, parlemen meloloskan RUU tersebut dan diperkirakan mulai akan berlaku pada pekan ini.

Undang-undang ini tak cuma mengatur soal hukuman pidana untuk penyebar berita hoaks, tetapi juga mengatur soal publikasi digital dan media sosial. Kendati demikian pemerintah Malaysia menjamin aturan ini tak mulai bertentangan dan memengaruhi kebebasan berpendapat.

“Undang-undang ini bertujuan bagi melindungi publik dari kabar bohong, sembari selalu mendukung kebebasan berpendapat, seperti yg sudah diatur oleh konstitusi,” kata Menteri Hukum Malaysia, Azalina Othman Said sebagaimana dikutip Tekno, Selasa (3/4/2018) dari Reuters.

Baca juga: Hoaks di Twitter Lebih Gampang Menyebar dari Klarifikasi, Mengapa?

Dalam praktiknya nanti, undang-undang ini mampu menjerat orang asing maupun lokal. Media yg menyebar berita palsu pun terancam pidana seandainya memang terbukti bersalah.  

Bagi mereka yg menerbitkan hoaks, pada mulanya mulai dihukum 10 tahun penjara dan denda 500.000 Ringgit atau setara Rp 1,7 miliar. Namun setelah dibanjiri kritikan, hukuman penjara diturunkan menjadi 6 tahun.

Dalam undang-undang itu, kabar bohong diartikan sebagai “berita, informasi, data, dan laporan yg seluruhnya atau sebagian salah.” Termasuk yg diatur dalam undang-undang ini adalah keterangan dalam bentuk visual maupun rekaman suara.

Meski demikian, disahkannya undang-undang ini tetap memunculkan kontroversi dari berbagai pihak. Aturan ini dikhawatirkan mulai membelenggu kebebasan berpendapat dan berpeluang disalahgunakan pemerintah bagi membungkam media serta aktivis.

Undang-undang ini juga ditakutkan mulai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena dapat digunakan buat mengkriminalisasi pendapat yg tidak sejalan dengan pemerintah. Namun sebelum akan diberlakukan, undang-undang ini juga butuh persetujuan dari kerajaan. 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://tekno.kompas.com
BanyumasRaya.com

Komentar Pembaca